D-ONENEWS.COM

Wacana Mendikbud Soal Penghapusan UNAS Mendapat Respon Positif

Foto: Hudiono Plt Kepala Dinas Pendidikan Jatim

Surabaya,(DOC) –  Wacana Menteri Pendidikan yang akan menghapus Ujian Nasional (Unas) untuk siswa SD, SMP dan SMA melalui program Merdeka Belajar menuai reaksi dari Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur.

Menurut Plt Kepala Dinas Pendidikan Jawa Timur, Hudiyono, wacana penghapusan Unas ditahun 2021 sudah tak menjadi problem untuk dilaksanakan di Jawa Timur, khususnya bagi siswa SMA dan Kejuruan.

Mengingat Dispendik Jatim kini sudah menerapkan sistem penilaian berdasarkan kompetensi dan literasi siswa.

“Para guru sudah memiliki alat ukur melalui assesment terhadap siswa sehingga tak masalah apabila UN ditiadakan,” kara Hudiono.

Program yang telah dijalankan di Jatim ini, menurut dia, memang tak jauh beda dengan wacana Kemendikbud soal penghapusan UN. Pihak sekolah yang nantinya menentukan sendiri kelulusan siswa, tinggal menunggu petunjuk teknis untuk melaksanakannya.

“Tinggal tunggu Juknis dan Jutlaknya saja, karena nanti sekolah yang menentukan kelulusan siswanya,” katanya.

Terpisah, Ketua Dewan Pendidikan Surabaya, Martadi menyatakan kelulusan siswa SD, SMP dan SMA yang tidak mengacu pada UN merupakan wacana yang positif bagi pihak sekolah untuk bisa berinovasi dalam meningkatkan kualitas pendidikan.

Foto: Ketua Dewan Pendidikan, Martadi

“Sekolah bisa benar-benar menyeleksi siswa yang layak lulus atau tidak. Bagi sekolah ini adalah otonomi dan bagus,” katanya.

Sebuah program baru, kata Martadi, pasti akan ada sisi positif dan negatif nya.

Ia menjelaskan, sisi positifnya yaitu pihak sekolah bisa berkreasi dan membuat inovasi lebih bagus untuk mengembangkan pembelajaran sekaligus penilaian dan sebagainya.

Akan tetapi negatif nya, apabila sekolah tidak dilengkapi dengan sarana dan pemenuhan guru yang berkualitas serta standar sekolahnya, maka akan terjadi varian perbedaan sekolah yang berkualitas dan dibawahnya. Apalagi program otonomi sekolah itu, juga di sertai dengan penyaluran anggaran.

“Tugas pemerintah menginventaris sekolah yang berkualitas dan dibawah standar. Untuk sekolah yang dibawah standar dilengkapi sarana dan prasarana agar bisa sejajar dengan sekolah-sekolah lainnya. Sehingga jika sekolah itu relatif memenuhi standart maka produk-produknya akan memenuhi standart,” tandas Martadi. Disisi lain, wacana penghapusan UN itu menuai pro-kontra di masyarakat yang menganggap baik dan ada yang menganggap belum tepat karena kurang standar mutu kualitas masing-masing sekolah.(hadi/robby)

Loading...

baca juga