Surabaya,(DOC) – Menjelang libur akhir tahun 2025, wisata mangrove di Surabaya sejatinya memiliki peluang besar menjadi destinasi unggulan wisata keluarga. Kota ini memiliki tiga kawasan mangrove utama di Wonorejo, Gunung Anyar, dan Medokan Sawah yang sejak Juli 2023 di resmikan sebagai Kebun Raya Mangrove Surabaya.
Dengan luas mencapai 34 hektare, kawasan ini di klaim sebagai satu-satunya kebun raya mangrove di Indonesia. Namun, dua tahun pasca peresmian, pengelolaan di lapangan justru menunjukkan kondisi yang jauh dari optimal.
Untuk masuk kawasan wisata, pengunjung dikenai tiket Rp15.000 untuk dewasa dan gratis bagi anak-anak, ditambah biaya parkir Rp5.000 untuk sepeda motor dan Rp10.000 untuk mobil. Jika ingin menyusuri hutan bakau menggunakan perahu menuju spot foto ekowisata, pengunjung kembali harus merogoh kocek Rp25.000 untuk dewasa dan Rp15.000 untuk anak-anak (pulang-pergi).
Sayangnya, biaya tersebut belum sebanding dengan kualitas fasilitas dan pengalaman wisata yang diperoleh.
Infrastruktur Minim, Akses Masih Menyulitkan
Keluhan utama pengunjung adalah sulitnya akses menuju lokasi wisata. Hingga kini, tidak tersedia jalur transportasi umum yang memadai ke kawasan mangrove Wonorejo, Gunung Anyar, maupun Medokan Sawah. Pengunjung praktis hanya mengandalkan kendaraan pribadi atau transportasi daring.
“Sepanjang perjalanan hampir tidak ada penunjuk arah ke wisata mangrove, yang ada hanya papan arah ke bozem Wonorejo. Saya harus sering berhenti bertanya sambil membuka maps karena takut tersesat,” ujar Maria, pengunjung yang datang bersama keluarganya menggunakan sepeda motor.
Kondisi ini ironis mengingat kebun raya mangrove baru diresmikan dua tahun lalu. Wisata yang seharusnya inklusif justru terasa eksklusif bagi mereka yang memiliki kendaraan pribadi.
Padahal, penelitian Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) Kota Surabaya pada 2020 telah mengidentifikasi sejumlah hambatan pengembangan ekowisata mangrove, mulai dari ketiadaan transportasi umum, lemahnya koordinasi antarinstansi, hingga minimnya papan penunjuk lokasi.
Lima tahun berselang, sebagian besar persoalan tersebut belum juga teratasi. Strategi pengembangan tahun 2025 seperti perluasan jogging track, konsep natural resources, dan sentra wisata kuliner masih sebatas rencana di atas kertas.
“Sentra kulinernya hanya tulisan. Kami tadi haus mau beli minum, tapi sepi. Tinggal lapak dan meja kursinya saja,” keluh Arya, pengunjung yang datang bersama pasangannya.
Fasilitas yang tersedia hingga kini masih terbatas pada toilet umum, musala sederhana, dan area parkir seadanya.
Konservasi dan Ekonomi yang Tak Pernah Bertemu
Di balik wajah wisata, konflik antara kepentingan konservasi dan ekonomi masyarakat masih menjadi persoalan laten. Data Universitas Airlangga menunjukkan sekitar 40 persen atau 400 hektare hutan bakau di kawasan Pantai Timur Surabaya (Pamurbaya) berada dalam kondisi rusak.
Garis pantai bakau yang pada masa lalu mencapai 29,8 kilometer kini menyusut drastis menjadi sekitar 8,7 kilometer, dengan ketebalan hutan kurang dari 50 meter. Salah satu penyebab utamanya adalah alih fungsi lahan mangrove menjadi tambak akuakultur oleh warga yang telah menguasai lahan sejak lama.
Konflik kepemilikan lahan antara pemerintah dan masyarakat hingga kini belum menemukan solusi yang adil. Pemerintah mendorong konservasi, namun belum sepenuhnya memberikan kompensasi atau alternatif mata pencaharian yang layak bagi warga terdampak.
Ironisnya, tingkat keberhasilan rehabilitasi mangrove juga masih rendah. Data BRIN dan DKPP Surabaya mencatat 5–10 persen tanaman mangrove mati akibat kesalahan waktu tanam, ketidaksesuaian jenis tanaman, serta tumpukan sampah plastik yang menutup akar.
Kritik DPRD: Pariwisata Jalan di Tempat
Kritik keras datang dari Fraksi Gerindra DPRD Surabaya. Anggotanya, Yona Bagus Widyatmoko, menilai sektor pariwisata Surabaya, termasuk wisata mangrove, masih berjalan tanpa terobosan berarti di tengah tekanan fiskal daerah.
“Dana pusat berkurang, APBD tertekan. Kalau pariwisata tetap dikelola tanpa visi dan keberanian berinovasi, jangan heran kalau PAD stagnan,” tegas Yona.
Ia menilai pola pengelolaan setengah hati juga terlihat pada sejumlah aset wisata lain milik Pemkot Surabaya. Tak terkecuali wisata mangrove yang kontribusinya terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) masih sangat minim.
Hingga pertengahan 2024, jumlah pengunjung Kebun Raya Mangrove tercatat rata-rata hanya sekitar 6.000 orang per bulan, angka yang jauh dari potensi kota sebesar Surabaya.
Tertinggal di Era Wisata Digital
Di tengah tren wisata berbasis pengalaman dan konten digital, fasilitas wisata mangrove Surabaya dinilai tertinggal. Spot foto dan menara pandang setinggi 12 meter memang tersedia, namun konsep edukasi masih kaku dan kurang interaktif.
Jogging track berbahan kayu dan bambu menawarkan nuansa alami, tetapi perawatannya kerap terabaikan. Wisata perahu pun terbatas dari sisi kapasitas dan jadwal. Sementara sentra kuliner yang dijanjikan belum memiliki konsep dan aktivitas yang jelas.
Promosi wisata mangrove juga masih bertumpu pada media sosial DKPP Surabaya dengan jangkauan terbatas. Belum terlihat kampanye masif maupun kolaborasi dengan pelaku industri pariwisata seperti PHRI dan ASITA.
Padahal, jika dikemas secara profesional, ekowisata mangrove berpotensi menarik wisatawan lokal hingga mancanegara dan meningkatkan PAD tanpa harus membebani APBD.
Momentum Evaluasi Akhir Tahun
Libur akhir tahun seharusnya menjadi momentum evaluasi serius bagi Pemkot Surabaya. Mulai dari penyediaan transportasi umum, penunjukan pengelola profesional, penyelesaian konflik lahan berbasis pemberdayaan masyarakat, hingga pengembangan fasilitas wisata modern yang tetap ramah lingkungan.
Tanpa langkah berani dan terukur, Kebun Raya Mangrove Surabaya berisiko terus menjadi aset tidur. Potensinya besar, tetapi pengelolaannya masih setengah hati.
Momentum sudah ada. Kini tinggal menunggu: apakah Pemkot Surabaya benar-benar siap menjadikan wisata mangrove sebagai ikon kebanggaan kota, atau membiarkannya terus berjalan di tempat.(r7)
