D-ONENEWS.COM

45,3% Publik Tak Setuju, Amien Rais Sebut Pemindahan Ibu Kota Indonesia Agenda China

Jakarta (DOC) – Lembaga survei Median merilis hasil polling terkait rencana pemindahan ibu kota dari DKI Jakarta ke Kalimantan Timur. Hasilnya, sebanyak 45,3% publik tidak setuju. Survei kepindahan ibu kota ini dilakukan pada 26-30 Agustus 2019 di 34 provinsi di seluruh Indonesia. 1.000 responden diwawancarai secara tatap muka, sampel dibagi secara proporsional dan menggunakan metode multistage random sampling, margin of error survei ini adalah 3,09 persen dengan tingkat kepercayaan 95 persen.

Dalam survei ini 86,7 persen publik menyatakan tahu dengan rencana Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk memindahkan ibu kota, sementara yang menyatakan tidak tahu ada 13,3 persen. Survei ini juga menunjukkan sebanyak 45,3 persen publik tidak menyetujui ibu kota dipindah ke Kalimantan Timur.

“Di sini kita lihat walaupun selisih hampir 5 persen, mayoritas publik masih memilih tidak setuju. Publik tidak setuju ada 45,3 persen melawan yang setuju, yaitu 40,7 persen, dan yang menyatakan tidak tahu itu ada 14,0 persen. Tentunya pemerintah harus lebih memikirkan apa alasan-alasan ibu kota dipindah,” kata Direktur Eksekutif Median, Rico Marbun di Warung Upnormal, Jalan Raden Saleh, Jakarta Pusat, Selasa (3/9/2019).

Dari rentang usia, usia publik yang kisarannya di bawah usia 20 tahun rata-rata menyatakan ketidaksetujuannya. Sebanyak 63,8 persen usia 20 menyatakan tidak setuju. Sementara rentang usia 60 tahun ke atas itu paling banyak menyatakan setuju, yaitu di angka 68,0 persen menyatakan setuju ibu kota dipindah.

“Kalau kita lihat di usia muda sebagian besar tidak setuju memindahkan ibu kota ke Kalimantan, ketimbang usia 40 tahun ke atas,” katanya.

Tak hanya itu, Rico juga membandingkan pemilih Jokowi-Ma’ruf dan pemilih Prabowo-Sandiaga terkait pemindahan ibu kota. Sebanyak 44,0 persen pendukung Jokowi-Ma’ruf menyatakan tidak setuju ibu kota dipindah. Sementara itu, 46,0 persen pemilih Prabowo-Sandi menyatakan tidak setuju dengan pemindahan ibu kota.

Dari segi pendukung partai pendukung koalisi Jokowi-Ma’ruf yang lolos ke parlemen, hanya PDIP yang dinilai Rico lebih banyak mendukung keputusan Jokowi memindahkan ibu kota, sebanyak 45,3 persen publik yang memilih PDIP setuju ibu kota dipindah. Pemilih partai pendukung Jokowi lainnya dinilai masih ragu dengan keputusan Jokowi.

“Jadi dari 5 parpol yang mendukung kebijakan Jokowi itu, baru PDIP aja yang terlihat mendukung. Dari 100 yang dukung PDIP, ada 45,3 persen setuju. Partai yang lainnya tipis-tipis. Jadi, Pak Jokowi bukan hanya fokus ke elite-elite partai oposisi saja, tapi konstituennya juga,” kata Rico.

Rico juga mengatakan ada lima besar alasan publik menyatakan setuju jika ibu kota dipindah. Pemindahan ibu kota dinilai bisa membuat ekonomi merata, mengurangi kepadatan penduduk DKI, mengikuti keputusan pemerintah, mengurangi kemacetan DKI dan bisa membawa perubahan lebih baik.

“Publik menyatakan setuju karena pemerataan ekonomi sebanyak 13,5 persen, dinilai bisa mengurangi kepadatan penduduk 12,3 persen, dan ada juga yang memilih alasan untuk mengikuti keputusan pemerintah sebanyak 10,7 persen,” jelas Rico.

Sementara itu, alasan publik tidak menyetujui itu karena dinilai masih banyak persoalan yang harus diselesaikan oleh Jokowi seperti ekonomi hingga konflik di Papua. Mereka meminta Jokowi menyelesaikan persoalan bangsa yang ada dulu, baru memikirkan rencana baru termasuk memindahkan ibu kota.

“Saat responden diminta menyebutkan alasan kenapa tidak setuju pemindahan ibu kota, rata-rata publik menilai Presiden Jokowi harus menyelesaikan lebih dulu ekonomi dan pengangguran sebanyak 15,0 persen, lalu 14,2 persen publik meminta Jokowi memikirkan pengeluaran uang negara, dan juga 9,3 persen masyarakat meminta Jokowi menyelesaikan konflik di Papua,” ucapnya.

Di sisi lain, Politikus Senior PAN, Amien Rais menyatakan secara terbuka ketidaksetujuannya dengan rencana pemindahan ibu kota. Tanpa berbelit-belit dan menjelaskan alasannya, dia hanya bilang tolak rencana pindah ibu kota.

“Pesan kita kepada Pak Jokowi nggak usah basa basi, jadi dibatalkan saja,” ujarnya dalam acara seminar Menyoal Rencana Pemindahan Ibu Kota Negara di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (3/9/2019).

Menurut Amien sudah cukup banyak pihak yang menjelaskan terkait dampak negatif dari rencana pindah ibu kota. Dia mengambil kesimpulan bahwa pindah ibu kota lebih banyak dampak negatifnya.

“Menurut saya sudah cukup argumennya, ini lebih banyak mudaratnya,” tambahnya.

Namun ada pernyataan Amien soal ibu kota yang cukup mencengangkan. Dia menilai pindah ibu kota saat ini bergantung dari kajian yang dilakukan China.

“Sesungguhnya pindah ibu kota itu bukan menunggu study Bappenas tapi study Beijing. Itu jelas sekali,” tegasnya.

Dia juga menduga rencana pindah ibu kota ke Kalimantan Timur merupakan cara untuk mempercepat China yang mau merampas kedaulatan Indonesia.

“Pindah ibu kota ini akan percepat pengambil alihan kedaulatan Indonesia oleh China. Menurut Xi Jinping kalau negara barat bisa mencaplok negara lain, mengapa kita tidak bisa,” tutupnya.(dtc/ziz)

Loading...

baca juga