D-ONENEWS.COM

51,74 Persen Belanja Perangkat Daerah Untuk Pendidikan, Draft RAPBD Jatim 2021

Surabaya,(DOC) – Draft Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi Jawa Timur tahun 2021 mengutamakan anggaran pendidikan yang dialokasikan hingga mencapai 51,74 persen.

Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa menyatakan, anggaran pendidikan dialokasikan separuh lebih dari total kekuatan belanja perangkat daerah pada draft RAPBD Jatim tahun 2021 atau sebesar Rp 11,868 trilliun.

“Urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar pendidikan dialokasikan untuk Dinas Pendidikan sebesar Rp 11,868 triliun, kira-kira 51,74 persen dari belanja Perangkat Daerah pada RAPBD 2021,” kata Khofifah dalam sidang paripurna DPRD Jatim tentang Nota Keuangan untuk Raperda 2021, Selasa(17/11/2020).

Anggaran 51,74 persen untuk pendidikan itu diprioritaskan pada peningkatan layanan mutu diantaranya Biaya Penunjang Operasional Penyelenggaraan Pendidikan (BPOPP), Honorarium kinerja guru non PNS, pembangunan/perbaikan sarana dan prasarana pendidikan, serta untuk Bantuan Operasional Daerah untuk Lembaga Madrasah Diniyah (BOSDA-MADIN).

“Tujuannya untuk meringankan beban biaya operasional sekolah bagi peserta didik pada sekolah yang diselenggarakan oleh Pemerintah daerah maupun oleh masyarakat,” jelasnya.

Alokasi anggaran terbesar kedua, yaitu bidang kesehatan sebesar 19,52 persen dari belanja perangkat daerah pada RAPBD Jatim tahun 2021.

“Untuk kesehatan dialokasikan sebesar 4,478 triliun rupiah hampir setara dengan 19,52 % dari belanja Perangkat Daerah pada RAPBD TA 2021 diantaranya adalah alokasi pada Dinas Kesehatan sebesar 455 miliar 494 juta rupiah lebih dengan prioritas pada JKN,” katanya.

Khofifah menambahkan, rencana kerja pemerintah (RKP) kedua dalam kerangka RPJMN memiliki empat focus antara lain pemulihan industri, pariwisata, dan investasi. Kemudian reformasi sistem kesehatan Nasional, reformasi sistem jaring pengaman sosial, dan reformasi sistem ketahanan bencana.

Prioritas tersebut telah sesuai dan sinkron dengan arah pembangunan Jawa Timur seperti yang tercantum dalam RKPD tahun 2021 yang bertema Mempercepat Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Sosial, dengan fokus pembangunan pemulihan industri, pariwisata, dan Investasi, reformasi sistem kesehatan Jawa Timur, reformasi sistem perlindungan sosial, reformasi sistem ketahanan kebencanaan dan optimalisasi agrobisnis berbasis sinergitas Desa-Kota.

Sementara itu, pada agenda sidang Laporan komisi-komisi terhadap tindak lanjut hasil reses II tahun 2020, Bayu Erlangga perwakilan Komisi A menyampaikan bahwa pembelajaran secara tatap muka secara langsung diharapkan dapat dimulai kembali pada tahun 2021.

Menanggapi hal itu, Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur, Heru Tjahjono menyampaikan bahwa semua bisa dilaksanakan dengan melihat situasi dan kondisi terkini.

“Nanti bagaimanapun juga dilihat perkembangan penyebaran Covid-19, Karena bagaimanapun juga kalau pendidikan itu akan dilakukan secara langsung tetapi memang harus ada hal-hal yang memang harus diperhatikan, atau kegiatan itu masih akan dilakukan tahapan-tahapannya berdasarkan arahan Ibu Gubernur,” katanya.

Pembahasan yang dilakukan pada sidang paripurna kali ini ada beberapa agenda, diantaranya Peresmian pemberhentian dan pengangkatan (Pengganti Antar Waktu) PAW Anggota DPRD Prov. Jatim masa jabatan 2019-2024, Penyampaian nota keuangan Gubernur terhadap Raperda tentang APBD Prov Jatim TA 2021, Laporan komisi-komisi terhadap tindak lanjut hasil reses II tahun 2020, Perubahan susunan keanggotaan FPDI-P, FPKB, dan Fraksi Partai Golkar serta perubahan susunan keanggotaan AKD DPRD Prov. Jatim Masa Jabatan 2019-2024, Penyampaian usul prakarsa Raperda tentang perlindungan pekerja migran Indonesia dan keluarganya.(fadiv/r7)

Loading...

baca juga