Surabaya,(DOC) – Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya cukup serius mengentas kemiskinan dan pengangguran. Melalui Padat Karya, Pemkot mengaktualisasi konsep penanggulangan kemiskinan.
Program tersebut memang di rancang keterlibatan Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) dalam mengelola aset milik Pemkot Surabaya.
Menurut Wali Kota Eri Cahyadi, upaya Pemkot Surabaya ini, langsung mendapat perhatian Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Republik Indonesia (RI).
Bahkan ia menandatangani komitmen bersama dalam launching Reformasi Birokrasi (RB) Tematik Penanggulangan Kemiskinan di Universitas Gadjah Mada (UGM), Jumat (21/10/2022) lalu.
Hasilnya, Surabaya menjadi daerah percontohan RB Tematik Penanggulangan Kemiskinan.
Seperti pada pemberitaan sebelumnya, terdapat 9 pemerintah daerah (Pemda) yang menjadi pilot project penerapan RB tematik penanggulangan kemiskinan tahap pertama dan 23 pemda pada tahap kedua.
Dengan RB tematik penanggulangan kemiskinan, lanjut Wali Kota, tata kelola birokrasi akan semakin berjalan dengan baik dalam mengakselerasi penurunan angka kemiskinan.
“Yang ada di benak saya adalah bagaimana anggaran pemerintah itu bisa mengurangi kemiskinan dan pengangguran. Di situlah anggaran Pemkot bisa di kerjakan oleh warga Surabaya. Seperti pembuatan seragam sekolah dan paving yang membuat penurunan kemiskinan cukup cepat,” ujarnya, Minggu (23/10/2022).
Dengan keterlibatan MBR dan UMKM di Kota Surabaya, ia mengaku bahwa ide gagasan tersebut kemudian di koneksikan dengan program Padat Karya. Yakni, salah satu program pengentasan kemiskinan dan pengangguran yang bertujuan untuk mendongkrak perekonomian masyarakat di Kota Pahlawan. Sebab, pada tahun 2023, Pemkot Surabaya mengalokasikan anggaran sebesar 3 Triliun untuk pemberdayaan UMKM.
“Ternyata langkah kita di pantau Kementerian PANRB, serta cara yang paling signifikan dan cepat adalah yang seperti di lakukan di Surabaya. Sehingga kami kemarin tanda tangan perjanjian MOU untuk pengentasan kemiskinan. Surabaya ini adalah contoh untuk cara percepatannya. Nanti di bahas kembali karena akan di terapkan ke wilayah – wilayah lain yang ada di Indonesia,” urainya.
Cak Eri sapaan lekatnya menjelaskan, bahwa program Padat Karya yang dia besut dengan di dukung oleh perguruan tinggi se – Kota Surabaya menjadi contoh aktualisasi program penanggulangan kemiskinan. Karena, Pemkot Surabaya secara transparan menyediakan lahan bagi masyarakat melalui aset yang di miliki untuk mengurangi kemiskinan dan pengangguran.
“Seperti menyediakan lahan yang di manfaatkan untuk warga dan hasilnya juga di berikan semua kepada mereka. Contoh ada yang di kelola untuk tempat cuci mobil dan lainnya. Itulah yang menjadi perhitungan atau penilaian dari kementerian PANRB bahwa langkah Surabaya bisa di tiru oleh yang lain,” jelasnya.
Ia mencontohkan, seperti hasil dari pembuatan paving yang di lakukan oleh para MBR. Kini, mereka bisa mengantongi pendapatan menembus Rp 6 juta secara perorangan setiap bulan. Demikian pula dengan budidaya ikan bandeng yang di panen setiap 6 bulan sekali. Hasilnya, para MBR juga mampu mengantongi pendapatan Rp 6 juta per orang. Meskipun kegiatan tersebut telah berjalan selama hampir 5 bulan sejak program Padat Karya di launching oleh Pemkot Surabaya.
“Karena memang hasilnya membuat saya kaget. Maka Pemkot akan mendampingi terus melalui Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah serta Perdagangan (Dinkopdag) dalam memanfaatkan pendapatan agar bisa di olah. Itulah yang menjadi penilaian Menpan RB untuk kita kembangkan. Di pantau dan di kerjakan bersama setelah itu bisa di berikan (di contohkan) ke daerah lain,” terangnya.
Di sisi lain, Cak Eri mengatakan bahwa jumlah angka kemiskinan di Surabaya mencapai 200 ribu KK yang masuk dalam kategori desil 1 dan desil 2. Data ini dari Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) RI. Selanjutnya, Pemkot melakukan kroscek melalui aplikasi Chek In Warga, yang hasilnya banyak KK yang tinggal di luar Kota Surabaya.
“Ternyata banyak yang tidak ada di Surabaya. Lalu, data itu sudah berubah karena Pemkot memiliki bukti foto rumah beserta aset yang di miliki warga. Ini yang akan saya sampaikan datanya kepada Pak Menteri, sehingga yang betul membutuhkan dari 200 ribu KK yang masuk desil 1 dan 2 itu akan kita selesaikan di tahun 2023. Kita lihat posisi kecamatan mana yang paling banyak, itu yang kita gempur dulu,” pungkasnya.(hm/r7)
