Surabaya,(DOC) – Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya terus berinovasi dalam digitalisasi birokrasi dengan memperkenalkan Sistem Informasi Pertanggungjawaban Keuangan dan Arsip (SiJaka). Aplikasi ini di perkenalkan kepada jajaran Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam Forum Perangkat Daerah di Kantor Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian, dan Pengembangan (Bappedalitbang), Kamis(27/2/2025).
Sekretaris Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Surabaya, Mamik Suparmi, menjelaskan bahwa SiJaka hadir sebagai solusi percepatan birokrasi berbasis digital yang lebih efektif dan efisien. Selain itu, sistem ini juga mendukung program zero paper guna mengurangi penggunaan kertas dalam administrasi pemerintahan.
“Jadi SiJaka itu adalah sistem pertanggungjawaban keuangan dan arsip berbasis digitalisasi. Semua proses hingga laporan pertanggungjawaban keuangan dilakukan tidak menggunakan kertas sama sekali kecuali. Saat kami membayar pajak itu dari pihak luar,” kata Mamik di temui usai acara.
SiJaka Menghemat Anggaran
SiJaka telah terintegrasi dengan berbagai aplikasi pendukung di Pemkot Surabaya. Seperti eDelivery dan Teko Cak, sehingga memudahkan ASN dalam menjalankan tugasnya. Dengan sistem ini, perubahan anggaran yang terjadi dapat terproses secara otomatis tanpa hambatan.
“Fiturnya juga sangat banyak mulai dari pembayaran gaji tenaga honorer. Fitur belanja barang dan jasa, serta narasumber. Realisasi dari sistem ini sangat memudahkan kami menuju zero paper. Termasuk laporan Surat Pemberitahuan (SPT) pajak tahunan sudah terekam otomatis dan masuk ke akun para pegawai masing-masing,” jelasnya.
Sejak di terapkan pada tahun 2022, SiJaka terus di kembangkan untuk menyesuaikan dengan kebutuhan dan kebijakan terbaru.
“Setiap kali kami memiliki inovasi, kami bertekad mewujudkan dan mengintegrasikan dalam aplikasi SiJaka,” imbuhnya.
Tak hanya meningkatkan efisiensi kerja, penerapan maksimal SiJaka di lingkup Pemkot Surabaya pada tahun 2025 di perkirakan dapat menghemat anggaran Alat Tulis Kantor (ATK), khususnya kertas, hingga Rp 7,2 miliar.
“Kalau di hitung-hitung dalam satu bulan BPKSDM bisa menghemat sebanyak Rp 112 juta. Itu dalam satu dinas, belum dinas lainnya sehingga satu tahun estimasinya bisa mencapai Rp 7,2 miliar untuk seluruh Pemkot Surabaya,” ungkapnya.
Mamik berharap pengembangan SiJaka dapat semakin memperkuat langkah Pemkot Surabaya dalam mewujudkan e-Government, sekaligus mendukung kebijakan penghematan anggaran yang dicanangkan pemerintah pusat.
“Harapannya sistem ini dapat mendukung semangat Pak Wali (Wali Kota Eri Cahyadi) dalam mewujudkan integrasi berbasis digitalisasi otomasi,” pungkasnya.(r7)
