Surabaya, (DOC) – Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya memastikan kesiapan pembukaan Sekolah Rakyat pada tahun ajaran 2025/2026. Meski mengadopsi konsep dari pemerintah pusat, program ini akan di sesuaikan dengan kebutuhan masyarakat setempat.
Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi, menegaskan bahwa tujuan utama program ini adalah memberikan akses pendidikan gratis bagi semua siswa, terutama dari keluarga kurang mampu.
“Alhamdulillah, di Surabaya pendidikan SD hingga SMP sudah gratis. Bahkan tingkat SMA juga di bantu melalui intervensi pemerintah provinsi,” ujarnya, Senin (17/3/2025).
Selain Sekolah Rakyat, Pemkot telah menjalankan Program Sekolah Bibit Unggul sejak Agustus 2024. Program ini bertujuan membantu anak-anak dari keluarga miskin agar dapat menyelesaikan pendidikan hingga perguruan tinggi.
“Sekolah Bibit Unggul mirip dengan Sekolah Rakyat, tetapi memungkinkan siswa belajar di sekolah umum. Mereka tinggal di asrama yang di sediakan pemkot, dengan biaya pendidikan dan perlengkapan sekolah di tanggung penuh,” jelasnya.
Anak-anak yang tinggal di Asrama Bibit Unggul UPTD Kalijudan tidak hanya mendapatkan pendidikan akademik. Mereka juga di bekali keterampilan dan pembinaan melalui Sekolah Kebangsaan agar lebih siap menghadapi dunia kerja.
Tantangan dan Upaya Pemkot
Salah satu tantangan terbesar dalam implementasi Sekolah Rakyat adalah keterbatasan lahan. Menurut aturan pemerintah provinsi, setiap sekolah harus memiliki luas minimal 5 hektare.
“Di Surabaya, hampir tidak ada lahan seluas itu. Kami sudah menyampaikan kendala ini ke pemerintah provinsi dan akan mencari solusi terbaik,” kata Eri.
Untuk itu, Pemkot akan berkoordinasi dengan pemerintah provinsi dan pusat guna mencari alternatif yang memungkinkan. Selain itu, Dinas Sosial (Dinsos), Dinas Pendidikan, dan Dinas Perlindungan Perempuan dan Anak (DP3A-PPKB) akan di libatkan dalam penyusunan konsep program.
Sementara itu, Kepala Dinsos Surabaya, Anna Fajriatin, mengungkapkan bahwa pihaknya tengah melakukan pendataan terhadap keluarga rentan ekonomi yang masuk kategori Desil 1 dan 2 dalam Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).
“Kami akan mencocokkan data ini dengan Dinas Pendidikan. Dengan begitu, anak-anak yang berhak mendapat pendidikan gratis bisa teridentifikasi dengan tepat,” jelasnya.
Selain mempersiapkan Sekolah Rakyat, Pemkot juga akan mengevaluasi Sekolah Bibit Unggul, yang saat ini telah membantu 164 siswa menempuh pendidikan hingga ke perguruan tinggi.
“Kami siap menjalankan Sekolah Rakyat sesuai arahan pemerintah pusat. Namun, beberapa modifikasi akan di lakukan agar lebih sesuai dengan kondisi Surabaya,” tambah Anna.
Salah satu modifikasi yang di rencanakan adalah penguatan nilai-nilai kebangsaan dalam kurikulum.
“Kami sudah berdiskusi dengan Menteri Sosial. Salah satu aspek utama yang akan di perkuat adalah pendidikan tentang nilai-nilai kebangsaan dan Pancasila,” pungkasnya. (r6)
