“Kami tentu akan menindak lanjuti arahan Bapak Presiden. Sebetulnya, sejak beberapa waktu lalu Bapak Presiden juga sudah meminta kami untuk melakukan kajian terhadap kemungkinan menggratiskan biaya kuliah di Perguruan Tinggi Negeri,” kata Brian, dikutip Minggu (20/9/2026).
Ketua Komisi A, Yona Bagus Widyatmoko, menyebut kebijakan baru ini tidak adil dan berpotensi memicu kecemburuan sosial di masyarakat.
Untuk tahun 2026, Pemkot Surabaya menyiapkan beasiswa bagi 16.787 pelajar dengan anggaran Rp71,5 miliar dari APBD kota.
Rapat paripurna di pimpin Ketua DPRD Surabaya Adi Sutarwijono bersama tiga Wakil Ketua, yakni Laila Mufidah, Arif Fathoni, dan Bahtiar Rifai. Hadir pula Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi, para kepala perangkat daerah, serta perwakilan BUMD.
“Kami tegaskan tidak ada pungli di sekolah-sekolah negeri di Jatim,” kata Aries, Sabtu (23/8), di Surabaya.
Dalam penjelasannya, Gubernur Khofifah menyebut bahwa P-APBD 2025 di susun dengan mempertimbangkan dua pilar utama.
Namun, Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi menilai banyak anak muda potensial yang kuliah di PTS tapi kesulitan membayar biaya pendidikan.
Probolinggo,(DOC) – Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa meninjau langsung pelaksanaan hari pertama Sekolah Rakyat […]
Surabaya,(DOC) – Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan sebagian permohonan uji materi atas Pasal 34 ayat (2) […]
Surabaya,(DOC) – Sejumlah kader dan simpatisan PDI Perjuangan mendirikan Posko Gotong-Royong di Kalilom Lor Gang […]
Tidak Ada Pos Lagi.
Tidak ada laman yang di load.
