Jakarta,(DOC) – Dewan Pers merespons pemutusan hubungan kerja (PHK) massal yang terjadi di sejumlah perusahaan media di Indonesia. Dikhawatirkan, PHK massal perusahaan media ini akan berdampak buruk terhadap kualitas jurnalis di tanah air, yang selama ini dikenal sebagai pihak yang mengusung kebebasan pers dan memiliki tanggung jawab sosial kepada publik.
“Tentunya juga akan mengurangi teman-teman yang berkualitas yang selama ini menulis, mengusung kebebasan, dan kemudian, punya tanggung jawab sosial kepada publik,” kata Wakil Ketua Dewan Pers Agung Dharmajaya, dikutip Sabtu(3/5/2025).
Agung juga menilai bahwa perusahaan media harus dapat menemukan jalan lain, selain melakukan PHK terhadap karyawan. Ia berharap, peningkatan efisiensi operasional menjadi tujuan utama perusahaan, bukan hanya mengurangi jumlah karyawan yang bisa menurunkan kualitas karya jurnalistik mereka.
Lebih lanjut, Agung menyarankan agar perusahaan membuka ruang dialog terbuka antara karyawan dan manajemen perusahaan. Hal ini akan memungkinkan para karyawan untuk memiliki pemahaman yang lebih baik tentang kondisi yang sedang dihadapi oleh perusahaan. Dengan demikian, diharapkan tidak terjadi kesalahpahaman yang bisa menambah ketegangan.
“Ini bukan situasi yang menyenankan, apalagi ketika para karyawan merasa ditinggalkan begitu saja. Namun, kondisi yang ada saat ini memang sangat tidak kondusif. Maka itu, harus ada dialog yang terbuka dan sangat transparan antara kedua pihak agar mengurangi beban psikologis karyawan yang terimbas oleh kebijakan tersebut,” ucap Agung lebih lanjut.(rd)
