Surabaya,(DOC) – Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menegaskan komitmen kuat Pemprov Jatim dalam mempercepat pelaksanaan tiga program prioritas nasional Presiden RI Prabowo Subianto, yakni Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP), Ketahanan Pangan, dan Makan Bergizi Gratis (MBG).
Komitmen tersebut di sampaikan langsung Gubernur Khofifah dalam Rapat Konsolidasi Program Prioritas Nasional Bidang Pangan yang di gelar di Gedung Setdaprov Jatim, Kamis (21/8/2025). Forum strategis ini turut di hadiri Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan, Menteri Koperasi Budi Arie Setiadi, Menteri Desa Yandri Susanto, sejumlah wakil menteri, pimpinan BUMN, Forkopimda Jatim, serta para bupati/wali kota se-Jawa Timur.
“Insya Allah kita siap lari cepat sebagai bagian dari tim sukses Presiden dalam mewujudkan visi besar nasional,” tegas Khofifah dalam sambutannya.
Gubernur Khofifah menyampaikan, hingga Agustus 2025, sebanyak 8.494 KDKMP telah berbadan hukum di Jawa Timur. Sebanyak 99 persen di antaranya adalah koperasi baru, sementara sisanya merupakan hasil transformasi dari koperasi yang sudah ada.
“Saat ini, 68 koperasi sudah mulai beroperasi, dan 9 di antaranya masuk dalam mockup nasional. Ini tentu buah dari kerja kolaboratif semua elemen,” paparnya.
Meski demikian, Khofifah tak menutup mata terhadap tantangan di lapangan, mulai dari soal permodalan, skema pembayaran, hingga kendala regulasi. Ia berharap melalui forum ini, setiap hambatan bisa segera diurai.
Program Makan Bergizi Gratis, Tenaga Kerja Terserap, UKM Tumbuh
Mengenai MBG, Khofifah menyebut bahwa Jawa Timur telah membentuk Satgas Percepatan MBG melalui SK Gubernur No. 100.3.3.1/605/013/2025. Kini, sudah ada 714 SPPG (Satuan Penyelenggara Program Gizi) dengan 16.930 petugas yang mendukung distribusi makanan bergizi kepada 1,9 juta warga.
“Efeknya luar biasa: tenaga kerja terserap, UKM berkembang, dan hasil pertanian kita pun terserap lebih baik,” ujar Khofifah.
Khofifah juga mengusulkan optimalisasi kantor perwakilan MBG. Bila lokasi belum tersedia, ia mempersilakan menggunakan gedung di depan Grahadi, agar koordinasi lintas sektor lebih efektif.
Dalam bidang ketahanan pangan, Gubernur menyampaikan bahwa nilai tukar petani di Jatim terus naik. Jatim juga masih menjadi lumbung pangan nasional dengan surplus besar.
Namun demikian, Khofifah menyoroti distribusi beras SPHP ke pasar tradisional yang masih kurang merata. Ia mengungkapkan kunjungannya ke Pasar Tanjung Jember, di mana tidak di temukan beras SPHP sejak April.
“Ini akan berdampak pada survei BPS bulan September nanti. Jika rakyat hanya bisa beli beras premium karena tidak tersedia beras medium, angka kemiskinan kita bisa naik,” jelasnya sambil mendorong bupati/wali kota aktif turun ke lapangan.
Respon Pemerintah Pusat
Menko Bidang Pangan Zulkifli Hasan memuji capaian Jatim dalam menuntaskan 8.494 KDKMP, dan menyebut Khofifah sebagai sosok pemimpin yang menguasai materi dan lapangan.
“Bu Gubernur sangat menguasai, luar biasa. Capek saya langsung hilang,” ujar Zulhas sembari meminta agar Jatim di jadikan model nasional.
Ia juga langsung menghubungi Dirut Perum Bulog agar distribusi beras SPHP di Jatim segera di percepat.
Menteri Koperasi Budi Arie Setiadi pun menyatakan kekagumannya atas kecepatan Jatim dalam membentuk KDKMP.
“Gubernurnya orang koperasi, jadi wajar kalau bisa jadi contoh provinsi lain,” ucapnya.
Sementara itu, Menteri Desa Yandri Susanto menyatakan siap berkeliling Jawa Timur untuk memastikan KDKMP berjalan sesuai sasaran.
“Jatim punya 4.005 desa mandiri dan 773 kelurahan. Kalau Jatim selesai bulan ini, artinya sepertiga pekerjaan nasional sudah diselesaikan,” kata Yandri. (r6)
