Jakarta,(DOC) – Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Komunitas Mahasiswa Peduli Pembangunan Indonesia (KMPPI) menggelar aksi unjuk rasa di depan kantor Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Jakarta Pusat, Jumat (26/9/2025). Mereka mendesak Presiden Prabowo Subianto untuk mengevaluasi kinerja Menteri PUPR Dodi Hangodo, yang di nilai menimbulkan kegaduhan dan ketidakstabilan di internal kementerian.
Koordinator aksi, Benny HF, menilai langkah Menteri Dodi yang melakukan rotasi terhadap ratusan pejabat struktural, menonaktifkan puluhan eselon II dan III, serta memaksa pensiun sejumlah pejabat eselon I, justru menimbulkan keresahan.
“Belum genap tiga bulan menjabat, Menteri PU sudah membuat kebijakan yang mengejutkan. Rotasi besar-besaran ini menimbulkan ketidakpercayaan sekaligus mengganggu kondusifitas kerja di kementerian,” ujar Benny dalam orasi.
Selain persoalan rotasi, mahasiswa juga menyoroti dugaan pemborosan anggaran negara. Menteri Dodi di tuding menggunakan jet pribadi untuk perjalanan dinas ke Semarang, Bali, dan Lombok, padahal kondisi APBN tengah mengalami defisit hingga Rp321,6 triliun per Agustus 2025.
Tak hanya itu, KMPPI juga menuding adanya intervensi proyek dan dugaan praktik fee kepada swasta maupun BUMN. Termasuk keterlibatan pihak keluarga menteri dalam pengaturan paket proyek di Jawa Tengah.
Dalam aksi tersebut, mahasiswa menyampaikan lima tuntutan utama:
- Hentikan intimidasi dan intervensi proyek di lingkungan Kementerian PUPR.
- Hentikan politisasi ASN dan pulihkan jabatan yang dicopot.
- Hentikan pemborosan anggaran negara.
- Perbaiki disharmoni internal di Kementerian PUPR.
- Presiden segera mengambil langkah tegas terkait kepemimpinan Menteri PUPR.
“Kementerian PUPR adalah ujung tombak pembangunan infrastruktur nasional. Jika terus gaduh, maka program strategis akan terganggu. Karena itu, kami meminta Presiden segera turun tangan melakukan evaluasi,” tegas Benny.(r7)
