Surabaya,(DOC) – Di periode keduanya sebagai Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi kembali menjadi sorotan. Bukan karena kebijakan atau capaian teknokratisnya, tetapi karena peran publik sang istri, Rini Indriyani, yang dinilai mulai melampaui sekadar Ketua TP PKK.
Kehadiran Rini dalam hampir seluruh kegiatan Pemerintah Kota, dari peluncuran program sosial, penyaluran bantuan, hingga acara ekonomi dan pendidikan, memunculkan kesan bahwa ia tak lagi hanya mendampingi, melainkan berposisi layaknya “co-leader” pemerintahan.
Rumor Teguran DPP PDIP
Di internal PDI Perjuangan, isu ini bukan sekadar obrolan ringan. Sejumlah sumber menyebut bahwa Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto pernah turun tangan memberikan teguran langsung kepada Eri. Isinya, meminta agar Rini tidak di posisikan secara politis dalam aktivitas pemerintahan. Bahkan, konon Eri di minta menandatangani pernyataan tertulis terkait hal ini.
Meski belum ada bukti sahih soal teguran tersebut, kegelisahan kader PDIP di Surabaya cukup terasa. Beberapa menyebut Eri tengah “menguji batas” antara peran sosial keluarga dan manuver elektoral jangka panjang.
Dalam beberapa kegiatan Pemkot, baliho dan media digital kerap memuat foto Eri dan Rini berdampingan. Di mata publik, ini bukan sekadar dokumentasi, tapi sinyal komunikasi politik yang kuat. Kritik pun muncul: apakah dana APBD di gunakan untuk membangun citra keluarga?
Pertanyaannya, di mana garis batas antara kepentingan publik dan personal branding pejabat?
Apakah Rini Disiapkan untuk 2029?
Sejumlah pengamat melihat fenomena ini sebagai langkah awal menyiapkan Rini Indriyani untuk tampil di Pilwali 2029, sebagai calon wali kota atau wakil wali kota. Rekam jejaknya di bidang sosial, pendidikan keluarga, dan UMKM perempuan memang kuat. Ia juga populer di kalangan ibu-ibu kota.
Namun, PDIP bukan partai sembarangan. Dengan ideologi anti-feodalisme dan penolakan terhadap politik dinasti, partai ini sangat berhati-hati pada isu seperti ini.
Kalau Hasto benar turun tangan, itu sinyal kuat bahwa DPP PDIP tidak ingin Surabaya jadi panggung politik keluarga.
Batas yang Harus Dijaga
Dalam sistem demokrasi modern, kehadiran istri kepala daerah di ruang publik adalah hal yang sah, selama berada dalam koridor organisasi seperti PKK, Dekranasda, atau kegiatan sosial non-pemerintah.
Namun, ketika kehadiran itu terlalu sering dan menyatu dengan agenda pemerintahan, maka potensi konflik kepentingan dan politisasi jabatan publik tak bisa dihindari.
Surabaya tak butuh simbol keluarga di setiap acara pemerintahannya. Kota ini butuh kepemimpinan yang melayani, bukan mewariskan. (r6)
