Surabaya,(DOC) – Direktorat Jenderal Perkebunan (Ditjenbun) Kementerian Pertanian bersama manajemen PT Sinergi Gula Nusantara (PT SGN) melakukan kunjungan kerja ke Polda Jawa Timur. Kunjungan ini bertujuan memperkuat koordinasi lintas sektor dalam rangka percepatan pelaksanaan program Calon Petani dan Calon Lahan (CPCL) Tahun 2026, sebagai bagian dari strategi mewujudkan swasembada gula nasional.
Pertemuan tersebut menjadi langkah strategis untuk memastikan kelancaran program pengembangan areal tebu, sekaligus mengawal proses pendataan dan penetapan CPCL di Jawa Timur yang merupakan salah satu sentra utama produksi gula nasional.
Dalam pertemuan itu, Ditjenbun, PT SGN, dan Polda Jawa Timur membahas penguatan sinergi lintas sektor, khususnya terkait pengawasan lapangan, mitigasi potensi konflik lahan, serta dukungan keamanan selama proses pendataan hingga implementasi program CPCL. Upaya ini di lakukan agar seluruh tahapan berjalan transparan, tertib, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Direktur Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian, Abdul Roni Angkat, menegaskan bahwa kolaborasi dengan aparat penegak hukum merupakan kunci keberhasilan agenda strategis nasional di sektor pergulaan. Menurutnya, percepatan CPCL 2026 menjadi bagian penting dalam memperkuat ketahanan pangan nasional, khususnya pada komoditas gula yang bersifat strategis.
“Program CPCL Tahun 2026 membutuhkan dukungan dan sinergi lintas sektor, termasuk dengan Polda Jawa Timur, agar seluruh tahapan dapat berjalan efektif, akuntabel, serta memberikan kepastian hukum dan rasa aman bagi petani maupun pemangku kepentingan lainnya,” ujar Abdul Roni, Kamis (29/1).
Peran Krusial
Senada dengan itu, Sekretaris Perusahaan PT SGN, Yunianta, menyampaikan bahwa koordinasi dengan aparat keamanan memiliki peran krusial dalam menciptakan iklim yang kondusif bagi pengembangan industri gula nasional. Ia menilai percepatan CPCL tidak hanya berkaitan dengan aspek administrasi dan teknis, tetapi juga memerlukan jaminan keamanan di tingkat lapangan.
“Percepatan CPCL 2026 membutuhkan kepastian keamanan agar proses pendataan, penetapan lahan, hingga persiapan tanam dapat berjalan tanpa hambatan. Dukungan aparat keamanan sangat penting untuk menjaga keberlanjutan program di lapangan,” kata Yunianta.
Sementara itu, Polda Jawa Timur menyambut baik kunjungan kerja tersebut dan menyatakan komitmennya untuk mendukung program strategis nasional, khususnya yang berkaitan dengan ketahanan pangan dan pembangunan sektor pertanian, demi terwujudnya swasembada gula nasional yang berkelanjutan. (r6)
