Surabaya, (DOC) – Kebijakan keuangan Pemkot Surabaya menjadi sorotan tajam dalam pembahasan Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) APBD 2025 di DPRD Kota Surabaya. Sorotan ini tertuju pada kontradiksi antara besarnya Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) yang mencapai Rp516,896 miliar, sementara di saat bersamaan Pemkot masih menanggung utang ratusan miliar.
Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Surabaya, Imam Syafi’i, mempertanyakan urgensi Pemkot Surabaya melakukan pinjaman daerah ke Bank Jatim sebesar Rp220 miliar di tengah menumpuknya sisa anggaran yang tidak terserap.
“Yang kami pertanyakan, kenapa SiLPA bisa mencapai Rp516 miliar. Kalau memang masih ada sisa anggaran sebesar itu, kenapa masih perlu berutang. Ini yang menjadi perhatian serius kami dalam pembahasan APBD,” kritik Imam, Kamis (9/7/2026).
Politisi Partai NasDem tersebut menilai tingginya angka SiLPA merupakan indikator nyata bahwa penyerapan anggaran di lingkungan Pemkot Surabaya sepanjang tahun 2025 belum berjalan optimal.
Berdasarkan catatan Banggar, realisasi belanja daerah baru menyentuh angka sekitar 85 persen dari target. Rendahnya penyerapan ini paling disoroti pada sektor belanja modal, yang berdampak langsung pada tersendatnya pembangunan infrastruktur dan fasilitas pelayanan publik.
Menurutnya, proyek kerap terlambat dieksekusi sejak awal tahun anggaran, sehingga pengerjaan menumpuk di penghujung tahun. Pola kerja yang dikejar tayang menjelang akhir tahun dinilai berisiko menurunkan kualitas fisik pekerjaan di lapangan.
“Hal ini membuat warga rugi, karena setiap rupiah anggaran yang tidak terserap berarti ada hak fasilitas atau manfaat yang tertunda dirasakan oleh warga Surabaya,” imbuhnya.
Atas dasar temuan tersebut, Banggar DPRD Surabaya mendesak Pemkot untuk segera mengevaluasi total sistem perencanaan dan mempercepat lini masa pelaksanaan program yang telah disepakati dalam APBD.
Meski memberikan catatan kritis yang tebal pada tata kelola anggaran, Imam tetap menyampaikan apresiasinya terhadap beberapa capaian kinerja Pemkot Surabaya pada sektor lain, seperti keberhasilan menekan angka kemiskinan, mengurangi pengangguran, serta peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM).
