Surabaya,(DOC) – Pemerintah Kota Surabaya menindaklanjuti PP TUNAS (Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025) tentang perlindungan anak di dunia digital. Untuk itu, Wali Kota mengeluarkan Surat Edaran (SE) Nomor 400.2.4/34733/436.7.8/2025 yang mengatur penggunaan gawai dan internet di lingkungan pendidikan serta memperkuat peran orang tua dan sekolah.
Wali Kota Eri Cahyadi menekankan, pengawasan gawai lebih efektif dilakukan di rumah. “Orang tua lebih banyak mengawasi anak di bandingkan di sekolah. Oleh karena itu, kami melakukan sosialisasi, pengecekan, dan evaluasi untuk orang tua di sekolah,” ujarnya, Selasa (31/3/2026).
Selain itu, sekolah melarang siswa menggunakan gawai selama kegiatan belajar mengajar, kecuali atas instruksi guru. Penggunaan gawai di perbolehkan di luar jam pelajaran atau dalam kondisi darurat dengan izin. Guru dan tenaga kependidikan juga harus menahan diri dari penggunaan gawai saat mengajar.
Sekolah pun menyediakan fasilitas penyimpanan gawai, hotline darurat, dan sosialisasi literasi digital. Semua aturan ini dimasukkan ke dalam tata tertib dengan sanksi edukatif.
Di rumah, orang tua membatasi penggunaan gawai maksimal dua jam per hari di luar kebutuhan belajar. Mereka juga mengaktifkan parental control, mengawasi aktivitas digital anak, membangun komunikasi sehat, memberikan edukasi risiko digital, serta mendorong anak melakukan aktivitas non-gawai.
Jika anak menghadapi masalah digital, orang tua mendokumentasikan temuan, menghapus konten berbahaya, dan melaporkannya ke pihak berwenang.
Selain itu, surat edaran ini melibatkan masyarakat, tokoh agama, organisasi pemuda, dan Satgas untuk membantu sosialisasi dan pengawasan.
Sementara itu, perangkat daerah Pemkot Surabaya menyelenggarakan pelatihan, membuka kanal pengaduan, melakukan koordinasi lintas sektor, serta memantau dan mengevaluasi implementasi kebijakan secara berkala.(r7)
