Surabaya,(DOC) – Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya memperkuat pelayanan publik melalui hotline “Lapor Cak Eri” yang dapat diakses lewat WhatsApp di nomor 0811338884 khusus pesan singkat tanpa layanan panggilan telepon. Baru berjalan sekitar sepekan, layanan tersebut langsung menerima ratusan aduan warga setiap hari.
Berbagai laporan masuk melalui hotline tersebut, mulai jalan berlubang, parkir liar, pedagang kaki lima (PKL), hingga persoalan pribadi dan rumah tangga warga.
Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi mengatakan, hotline “Lapor Cak Eri” hadir sebagai upaya mempercepat respons pelayanan publik sekaligus mendekatkan pemerintah dengan masyarakat.
“Dari pengalaman forum warga sebelumnya, kami melakukan perbaikan sistem pelayanan. Maka muncul program Wargaku dan satu ASN satu RW agar persoalan warga bisa selesai lebih cepat,” kata Eri, Senin (18/5/2026).
Pantau Kinerja Perangkat Daerah
Eri menjelaskan, hotline tersebut tidak hanya menjadi saluran pengaduan masyarakat, tetapi juga alat untuk memantau kecepatan respons perangkat daerah (PD) di lingkungan Pemkot Surabaya.
“Surabaya ini bukan ditentukan wali kotanya saja, tetapi oleh sistem Pemerintah Kota Surabaya yang harus bergerak cepat,” ujarnya.
Melalui hotline itu, Eri mengaku dapat memantau langsung tindak lanjut setiap laporan warga. Salah satu aduan yang langsung di tangani ialah persoalan di kawasan Kali Tebu yang sebelumnya lama di keluhkan masyarakat.
“Begitu ada laporan, teman-teman langsung turun ke lapangan untuk menyelesaikan,” terangnya.
Pemkot Surabaya menargetkan seluruh laporan dapat di tindaklanjuti maksimal dalam waktu 1×24 jam. Jika belum selesai, perangkat daerah wajib memberikan penjelasan terkait progres penanganan kepada masyarakat.
Terima Curhat hingga Aduan Pribadi
Selain persoalan infrastruktur dan pelayanan publik, hotline “Lapor Cak Eri” juga menerima banyak pesan pribadi dari masyarakat.
Eri mengungkapkan, sejumlah warga menggunakan hotline tersebut untuk curhat soal persoalan rumah tangga, penipuan arisan bodong, hingga masalah percintaan.
“Banyak juga yang lucu. Ada yang curhat rumah tangga, di tipu, sampai masalah pacar,” ungkapnya sambil tersenyum.
Dalam sehari, jumlah pesan yang masuk mencapai sekitar 400 aduan. Namun, sebagian besar tidak berkaitan langsung dengan pelayanan publik Pemkot Surabaya.
Meski begitu, Eri menilai kondisi tersebut menunjukkan masyarakat semakin terbuka dan dekat dengan pemerintah kota.
Ia menegaskan, laporan yang berkaitan dengan pidana maupun sengketa hukum tetap harus di proses melalui lembaga berwenang seperti kepolisian dan Badan Pertanahan Nasional (BPN).
“Kami tidak bisa mengambil alih kewenangan lembaga lain, tetapi siap membantu koordinasi jika masyarakat kesulitan mendapatkan tindak lanjut,” pungkasnya.(r7)
