Jakarta,(DOC) – Ancaman tenggelamnya ribuan pulau kecil di Indonesia bukan lagi sekadar peringatan para ilmuwan. Pemerintah menegaskan dampak krisis iklim kini telah menjadi kenyataan dan berpotensi memicu perpindahan penduduk dalam skala besar.
Wakil Menteri Lingkungan Hidup (Wamen LH), Diaz Hendropriyono, mengungkapkan sekitar 1.500 pulau kecil di Indonesia berpotensi tenggelam pada 2050 akibat kenaikan permukaan air laut.
“Bahkan, sebanyak 115 pulau berukuran sedang berpotensi mengalami nasib serupa pada 2100. Sebagai negara kepulauan, Indonesia menghadapi berbagai risiko iklim, termasuk banjir, tenggelamnya pulau-pulau kecil, dan kenaikan permukaan air laut,” ujar Diaz, Rabu (24/6/2026).
Diaz menjelaskan hampir 60 persen penduduk Indonesia saat ini tinggal di kawasan pesisir yang rentan terhadap dampak perubahan iklim. Kondisi tersebut menempatkan Indonesia sebagai salah satu negara dengan risiko tinggi terhadap mobilitas penduduk akibat bencana iklim.
“Pengalaman kami menunjukkan dengan jelas bahwa mobilitas akibat perubahan iklim bermula dari ketahanan masyarakat. Cara terbaik untuk mengurangi pengungsian secara terpaksa adalah memperkuat masyarakat sebelum krisis terjadi,” katanya.
Pernyataan tersebut ia sampaikan dalam forum Global Centre for Climate Mobility (GCCM) dan Robert Bosch Stiftung. Dalam kesempatan itu, Diaz memaparkan berbagai langkah adaptasi iklim berbasis komunitas yang terus dijalankan pemerintah.
Salah satu program unggulan pemerintah adalah Program Kampung Iklim (ProKlim). Hingga saat ini, program tersebut telah menjangkau lebih dari 12.600 lokasi di seluruh Indonesia.
Sekitar 40 persen lokasi ProKlim berada di kawasan timur Indonesia, termasuk Maluku dan Papua. Pemerintah berharap program ini mampu meningkatkan ketahanan masyarakat dalam menghadapi dampak perubahan iklim.
Restorasi Mangrove Perkuat Ekonomi Warga
Selain ProKlim, pemerintah juga menjalankan Program Desa Konservasi Mangrove di 220 lokasi. Diaz mencontohkan keberhasilan Desa Golo Sepang, Nusa Tenggara Timur, dalam memulihkan ekosistem pesisir.
Menurutnya, upaya konservasi tersebut tidak hanya menjaga lingkungan, tetapi juga menghidupkan kembali sektor perikanan lokal serta membuka peluang ekonomi baru bagi masyarakat setempat.
Diaz menegaskan pentingnya dukungan pendanaan iklim internasional agar masyarakat lokal dapat berada di garis depan dalam menghadapi dampak perubahan iklim.
“Kita harus terus memperkuat dukungan bagi negara-negara rentan melalui akses terhadap pendanaan iklim dan transfer teknologi. Implementasi New Collective Quantified Goal menjadi kunci untuk memastikan tersedianya pendanaan yang memadai dan mudah diakses masyarakat,” tandasnya. (rd)
