Jakarta,(DOC) – Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA) mencatat sebanyak 11,54 juta perempuan di Indonesia berperan sebagai kepala keluarga pada 2025. Angka tersebut menunjukkan besarnya peran perempuan dalam menopang kehidupan keluarga sekaligus menjadi perhatian dalam penyusunan kebijakan pembangunan.
Fungsional Muda Bidang Pengarusutamaan Gender (PUG) KPPPA, Tuty Ernawati, mengatakan jumlah keluarga di Indonesia mencapai 74,09 juta berdasarkan Pendataan Keluarga 2025.
“Tercatat 11,54 juta kepala keluarga perempuan di Indonesia. Sementara itu, jumlah keluarga di Indonesia mencapai 74,09 juta keluarga berdasarkan Pendataan Keluarga 2025,” ujar Tuty, Jumat (26/6/2026).
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah penduduk Indonesia pada 2025 mencapai 284,4 juta jiwa. Penduduk laki-laki mencapai 50,47 persen, sedangkan perempuan 49,53 persen. Adapun perempuan berusia 18-59 tahun mencapai sekitar 29,57 persen.
Kebijakan Harus Responsif Gender
Tuty menegaskan perempuan yang menjadi kepala keluarga memiliki kebutuhan pelayanan yang berbeda. Karena itu, pemerintah tidak dapat menerapkan satu pendekatan yang sama dalam setiap kebijakan pembangunan.
“Perempuan sebagai kepala keluarga memiliki kebutuhan pelayanan yang berbeda-beda. Oleh karena itu, pembangunan tidak bisa menggunakan pendekatan yang sama untuk semua orang,” tuturnya.
Ia menilai pemerintah harus menyusun kebijakan yang mampu menjawab kebutuhan masyarakat yang beragam. Dengan begitu, seluruh warga dapat menikmati manfaat pembangunan secara adil.
Menurutnya, perempuan perlu memperoleh akses, kesempatan berpartisipasi, kontrol, dan manfaat pembangunan yang setara dengan laki-laki. Pemerintah juga harus mempertimbangkan pengalaman serta kebutuhan perempuan agar tidak meninggalkan kelompok rentan.
“Pembangunan yang tidak responsif gender berisiko memperlebar kesenjangan dan menghambat terwujudnya pembangunan yang inklusif dan berkeadilan bagi seluruh masyarakat,” ucapnya.
Kepemimpinan Perempuan Terus Meningkat
Sementara itu, Kepala Suku Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk (PPAPP) Jakarta Selatan, Rizky Hamid, mengungkapkan sebanyak 20 dari 65 lurah di Jakarta Selatan merupakan perempuan atau sekitar 31 persen.
“Di Jakarta Selatan ini luar biasa progres untuk meningkatkan kesetaraan gendernya. Ini menunjukkan semakin terbukanya kesempatan bagi perempuan untuk menjadi pemimpin,” kata Rizky.
Meski demikian, ia menegaskan kesetaraan gender tidak cukup diukur dari jumlah perempuan yang menduduki jabatan strategis. Pemerintah juga harus menghadirkan kebijakan dan pelayanan publik yang benar-benar memberi manfaat bagi seluruh masyarakat.
Rizky menambahkan, sosialisasi tersebut juga menekankan pentingnya dukungan terhadap perempuan melalui pelayanan publik dan penyediaan fasilitas yang memadai. Salah satunya dengan mengoptimalkan fungsi Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA) sebagai ruang yang mendukung kebutuhan perempuan, anak, dan keluarga di tengah masyarakat. (rd)
