Surabaya, (DOC) – Pemkot Surabaya membantah kabar burung yang menyebutkan sejumlah siswa dipulangkan akibat banjir rob pada hari pertama Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) Tahun Ajaran 2026/2027.
Pemkot memastikan seluruh rangkaian kegiatan MPLS tetap berjalan kondusif sesuai jadwal. Isu tersebut sempat beredar setelah dua sekolah di kawasan pesisir satu sekolah negeri di Romokalisari dan satu sekolah swasta di Kalianak—tergenang banjir rob pada Jumat (17/7/2026).
Kepala Dinas Pendidikan (Dispendik) Kota Surabaya, Febrina Kusumawati, menegaskan bahwa informasi mengenai siswa yang dipulangkan adalah tidak benar.
“Tidak ada siswa yang dipulangkan karena rob. MPLS tetap berjalan seperti biasa. Kebetulan jadwal kegiatan memang selesai sebelum waktu zuhur, sehingga seluruh rangkaian pembelajaran tetap terlaksana sesuai rencana,” tegas Febri, Jumat (17/7/2026).
Febri menjelaskan, genangan air tidak sampai melumpuhkan aktivitas sekolah karena Pemkot Surabaya langsung bergerak cepat menerapkan Prosedur Operasional Standar (SOP) darurat.
Begitu air pasang mulai naik, Dispendik langsung berkoordinasi dengan pihak kecamatan, kelurahan, Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (DPKP), serta Dinas Lingkungan Hidup (DLH) untuk menerjunkan armada pompa portabel.
Di sekolah negeri Romokalisari, air hanya menggenangi halaman dan tidak sampai masuk ke ruang kelas. Sementara di sekolah swasta Kalianak, genangan setinggi mata kaki berhasil dikuras habis dalam waktu satu hingga satu setengah jam.
“Karakteristik rob di Surabaya sebenarnya surut sendiri dalam satu dua jam. Namun, kami tidak mau menunggu. Begitu air masuk, langsung disedot dan dibuang menggunakan armada tangki agar ketinggiannya terkendali,” ujarnya.
Febri juga menekankan bahwa Pemkot Surabaya tidak membeda-bedakan status sekolah dalam penanganan bencana. Baik sekolah negeri maupun swasta yang berada di zona rawan rob mendapatkan prioritas bantuan yang sama.
Terkait solusi jangka panjang seperti peninggian konstruksi bangunan, Dispendik mengaku masih memerlukan kajian mendalam, khususnya bagi sekolah yang dikelola oleh yayasan swasta.
“Jika berbicara perubahan konstruksi tentu membutuhkan pembahasan lebih lanjut. Yang terpenting saat ini adalah kehadiran pemerintah untuk merespons cepat, sehingga dampak rob bisa diminimalkan dan kegiatan pendidikan tidak terganggu,” pungkas Febri.
