Lumajang, (DOC) – Pemkab Lumajang resmi memperketat aturan perayaan HUT ke-81 RI. Pemkab melarang keras aksi pornoaksi, tari-tarian vulgar, peredaran miras, narkoba, hingga aksi pria berdandan menyerupai wanita (pria berbusana wanita) dalam seluruh kegiatan Agustusan.
Meski aturan diperketat, Pemkab Lumajang menegaskan tidak melarang pesta rakyat menggunakan parade sound horeg. Namun, tingkat kelantangan suara dibatasi maksimal 80 desibel (dB).
Aturan tegas ini lahir dari kesepakatan bersama Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Lumajang, Majelis Ulama Indonesia (MUI), Nahdlatul Ulama (NU), Muhammadiyah, hingga Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), menindaklanjuti edaran Pemerintah Provinsi Jawa Timur.
“Tidak boleh ada hal-hal yang bersifat porno, baik pornografi maupun pornoaksi, dan yang bisa menimbulkan keributan. Dilarang juga ada narkoba dan miras,” tegas Bupati Lumajang, Indah Amperawati, Senin (17/8/2026).
Indah memaparkan bahwa sound horeg tetap diizinkan untuk mewadahi kegembiraan warga desa, selama menaati ambang batas kebisingan. “Kami tidak melarang sound horeg, tapi ada aturan desibelnya, tidak boleh lebih dari 80 dB, sama seperti tahun sebelumnya,” tambahnya.
Kapolres Lumajang, AKBP Riki Yariandi, menyatakan pihak kepolisian akan memfokuskan pengawasan pada potensi gangguan keamanan dan tarian erotis di lapangan. Ia menekankan langkah pencegahan ini diambil bukan untuk membatasi kreativitas warga, melainkan demi menjaga ketertiban umum.
Sementara itu, Ketua MUI Lumajang, Ahmad Hanif, soroti pentingnya menjaga etika berpakaian dan norma agama selama pesta kemerdekaan berlangsung.
“Ketentuan mengenai pakaian berkaitan dengan norma dan etika. Janganlah seorang laki-laki berpenampilan menyerupai perempuan dalam kegiatan,” pungkas Ahmad Hanif.
