PBNU Serahkan LPJ 1.000 Halaman, Gus Yahya: Tidak Ada Alasan Menolak

PBNU Serahkan LPJ 1.000 Halaman, Gus Yahya: Tidak Ada Alasan Menolak
Gus Yahya ditemui sebelum menyerahkan LPJ kepada Muktamirin. (Foto: Ist)

Jombang, (DOC)Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) kepengurusan 2021–2026 optimistis Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) organisasi akan diterima mulus oleh peserta Muktamar Ke-35 NU di Jombang, Jawa Timur.

Kepercayaan diri tersebut ditopang oleh dokumen LPJ raksasa setebal hampir 1.000 halaman yang mencatat rekam jejak program kerja selama lima tahun terakhir.

Bacaan Lainnya

Ketua Umum PBNU, KH Yahya Cholil Staquf (Gus Yahya), menegaskan bahwa ketebalan LPJ tersebut menjadi bukti konkret atas masifnya kerja organisasi serta terpenuhinya hampir seluruh amanat Muktamar Ke-34 Lampung.

“Ya, alhamdulillah kita sudah siapkan. LPJ kita hampir 1.000 halaman. Memang karena kegiatan sangat padat selama lima tahun ini,” kata Gus Yahya saat ditemui sebelum memasuki arena Sidang Pleno I di Gedung Serbaguna (GSG) PP Bahrul Ulum Tambakberas, Jombang, Jumat (28/8/2026).

Gus Yahya mengklaim, berbagai langkah inovasi dan modernisasi manajemen yang disuntikkan PBNU selama periode kepemimpinannya telah memberikan dampak langsung yang dirasakan oleh Pengurus Wilayah (PWNU) hingga Pengurus Cabang (PCNU).

“Sehingga saya kira para muktamirin, PW, PC juga merasakan apa yang sudah menjadi capaian-capaian. Mereka sudah menikmati hal-hal baru yang kita introduksir, yang meningkatkan kinerja, mempermudah manajemen organisasi, dan lain sebagainya,” terangnya.

Melihat realisasi kinerja dan dampak program yang telah digulirkan, Gus Yahya optimistis tidak ada celah bagi muktamirin untuk menolak laporan keuangan dan kinerja pengurus pusat. “Saya kira enggak ada alasan menolaknya. Dari sisi apanya juga enggak ada ya. Kita lihat nanti,” tegasnya.

Penyampaian LPJ kepengurusan PBNU ini menjadi sorotan utama dalam agenda Sidang Pleno I Muktamar Ke-35 NU. Selain mengevaluasi pertanggungjawaban kepengurusan 2021–2026, forum krusial ini juga membahas pengesahan tata tertib, perumusan program kerja mendatang, rekomendasi organisasi, hingga pembahasan masalah keagamaan (Bahtsul Masail).

Pos terkait