Surabaya, (DOC) – Sebanyak 85 pejabat administrator dan pengawas resmi dilantik dan diambil sumpah jabatannya oleh Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi di Lobi Lantai 2 Balai Kota Surabaya, Jumat (2/10/2026).
Dari total 85 aparatur sipil negara (ASN) yang dilantik, sebanyak 13 orang mengisi jabatan eselon III dan 72 lainnya menduduki posisi eselon IV. Pelantikan ini bertujuan untuk mengundurkan ketimpangan susunan birokrasi, mengisi posisi yang kosong, sekaligus melakukan rotasi pada jenjang jabatan yang sama.
Dalam arahannya, Wali Kota Eri Cahyadi menegaskan agar para pejabat yang baru dilantik tidak hanya duduk manis di balik meja atau berkutat pada urusan administrasi belaka. Ia meminta seluruh jajarannya berani turun langsung ke lapangan, bertindak tegas menegakkan aturan, dan hadir memberikan solusi konkret atas persoalan masyarakat.
“Ketika saya mengangkat orang-orang baru, saya ingin memastikan mereka berani berbuat kebaikan dengan menjalankan aturan yang sudah kita buat. Jangan pernah takut,” tegas Wali Kota Eri.
Keberanian dalam menjalankan aturan, lanjut Eri, sangat penting agar birokrasi tidak ragu mengambil tindakan saat menemukan pelanggaran. Ia mencontohkan maraknya persoalan penjualan minuman keras (miras) eceran tanpa izin.
Menurutnya, jika suatu aktivitas jelas-jelas melanggar aturan, petugas di lapangan harus langsung menindaknya tanpa perlu banyak memberikan peringatan.
“Kalau miras itu dijual secara eceran dan dilarang aturan, ya sudah langsung tutup. Tidak perlu lagi diberi peringatan,” ujat Eri.
Ia menjelaskan, surat teguran atau peringatan hanya relevan jika regulasi yang menjadi dasar hukum penindakan masih memiliki celah atau kekurangan. Dalam kondisi seperti itu, pemerintah wajib melengkapi dan menyempurnakan aturan terlebih dahulu. Namun jika aturan larangan sudah mutlak, penindakan tegas harus segera dieksekusi.
Tak hanya masalah penegakan hukum, Eri juga meminta para pejabat pengampu wilayah mulai dari tingkat kecamatan, kelurahan, hingga pendamping Balai RW untuk mengemas ulang pola pelaporan kinerja mereka. Ia tidak ingin lagi menerima laporan yang sekadar memuat formalitas perizinan atau daftar kegiatan administratif.
Eri menuntut laporan birokrasi berbasis pada dampak dan perkembangan persoalan riil warga di lapangan.
“Permasalahan di RW itu apa? Stunting ada berapa, turun menjadi berapa? Pengangguran ada berapa, berkurang menjadi berapa? Hal-hal substantif seperti itu yang dilaporkan,” pintanya.
Menurut Eri, menyelesaikan berkas perizinan memang merupakan tugas rutin birokrasi. Namun, indikator utama keberhasilan pemerintah adalah hadirnya negara dalam menyelesaikan masalah sosial warga. Ia mengingatkan bahwa birokrasi memegang peran sentral dalam membangun kepercayaan publik (public trust).
“Surabaya berubah karena birokrasi. Kalau wali kota itu ibaratnya hanya dirigen saja. Birokrasi harus bisa mengajak masyarakat berbuat kebaikan dan meninggalkan hal-hal tidak baik. Itulah tolok ukur keberhasilan sebuah pemerintahan,” imbuhnya.
Sementara itu, Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Surabaya, Ira Tursilowati, membeberkan bahwa dari 85 pejabat yang dilantik, sebanyak 48 ASN mendapatkan promosi jabatan, sedangkan 37 lainnya menjalani rotasi dan mutasi.
Pergeseran posisi ini mencakup jabatan struktural di tingkat kelurahan dan kecamatan, seperti Sekretaris Kecamatan (Sekcam) hingga Kepala Seksi (Kasi).
Ira menjelaskan, penataan pegawai ini mempertimbangkan evaluasi kinerja yang tercermin dalam Sasaran Kinerja Pegawai (SKP). Selain itu, BKPSDM terus mendata dan menginventarisasi pejabat yang telah menduduki posisi tertentu lebih dari lima tahun serta mengantisipasi posisi kosong akibat pensiun.
“Kami terus menginventarisasi karena ada beberapa pejabat yang memasuki masa pensiun pada Oktober dan November mendatang, sehingga penyesuaian susunan akan dilakukan secara berkala sesuai ketentuan dan kebutuhan organisasi,” tutup Ira.
