Surabaya, (DOC) – Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi, menegaskan bahwa Pemkot Surabaya telah meninggalkan sistem kategorisasi kelompok kesejahteraan berbasis desil. Langkah ini diambil untuk memastikan seluruh program bantuan sosial (bansos) dari pemerintah dapat tersalurkan secara lebih presisi dan tepat sasaran.
Sebagai gantinya, Pemkot Surabaya menerapkan sistem Klasifikasi Prioritas (Prioritas 1, 2, dan 3) yang penentuannya dilakukan secara transparan melalui musyawarah langsung bersama warga di tingkat RT.
Eri Cahyadi menjelaskan, penentuan prioritas penerima bantuan tidak lagi ditetapkan sepihak oleh pemerintah atau mengacu sepenuhnya pada data desil Badan Pusat Statistik (BPS), melainkan melibatkan kehadiran Lurah, Camat, pengurus RT, tokoh masyarakat, serta minimal 3/4 warga di lingkungan RT setempat.
“Kita bergeraknya setiap RT. Yang menentukan bukan hanya Pemkot, tapi warga langsung melalui musyawarah. Ini bentuk penerapan prinsip Kampung Pancasila, di mana warga sendiri yang memvalidasi siapa yang benar-benar membutuhkan,” ujar Eri Cahyadi, Minggu (4/10/2026).
Dari hasil klarifikasi dan pengecekan bersama warga di lapangan, ditemukan fakta bahwa sejumlah warga miskin justru terdata masuk ke dalam kategori desil tinggi (seperti desil 10) atau tercatat memiliki aset berlebih di sistem Perlindungan Sosial (Perlinsos).
Setelah ditelusuri, kondisi tersebut terjadi karena Kartu Tanda Penduduk (KTP) milik warga miskin tersebut dipinjam oleh pihak lain untuk keperluan pembelian kendaraan motor atau mobil. Akibatnya, identitas pemilik KTP tercatat memiliki aset kendaraan, sehingga secara otomatis tercoret dari daftar penerima bantuan sosial.
Merespons temuan ini, Wali Kota Eri Cahyadi mengimbau seluruh warga Surabaya agar lebih waspada dan tidak sembarangan meminjamkan dokumen kependudukan mereka.
“Saya nyuwun tulung warga Suroboyo, KTP-nya tolong dijaga, jangan dipinjamkan untuk pembelian mobil atau motor. Karena begitu KTP dipinjam, di data Perlinsos bakal muncul kendaraan itu atas nama panjenengan, padahal kenyataannya tidak punya. Ini yang bikin bantuan jadi tidak tepat sasaran,” tegasnya.
Melalui pendataan berbasis musyawarah RT ini, warga dapat memverifikasi secara langsung kondisi riil tetangga di lingkungannya seperti mengidentifikasi lansia yang belum tersentuh bantuan atau mengoreksi data kepemilikan aset yang tidak sesuai.
“Kami berharap dengan keterbukaan data dan partisipasi aktif warga, seluruh penyaluran bantuan ke depannya benar-benar menjangkau masyarakat yang membutuhkan,” tandas Eri.
