
Surabaya, (DOC) – Penyidik Bidang Tindak Pidana Khusus (Pidsus) Kejaksaan Tinggi Jawa Timur resmi melimpahkan berkas perkara, tersangka, serta barang bukti kasus dugaan korupsi pengelolaan keuangan Perusahaan Daerah Taman Satwa Kebun Binatang Surabaya (PD TS KBS) ke Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Negeri (Kejari) Surabaya.
Tersangka berinisial CA, yang merupakan mantan Direktur Utama (Dirut) PD TS KBS periode 2016–2024, diduga memanipulasi anggaran pakan satwa dan operasional demi kepentingan pribadi dengan nilai kerugian negara mencapai Rp10 miliar.
Pelimpahan tahap dua ini dilakukan setelah berkas perkara dinyatakan lengkap secara formil dan materiil (P-21).
“Setelah menerima tersangka dan barang bukti, JPU melanjutkan penahanan terhadap CA selama 20 hari ke depan di Rutan Kelas I Surabaya Cabang Kejati Jatim hingga menunggu proses pelimpahan ke pengadilan,” ujar Kepala Seksi Intelijen (Kasi Intel) Kejari Surabaya, Yogi Aryanto, Rabu (18/11/2026).
Dalam proses pelimpahan di ruang Pidsus Kejari Surabaya tersebut, penyidik turut menyerahkan sejumlah barang bukti terkait pengelolaan keuangan PD TS KBS tahun anggaran 2016–2024. Barang bukti itu meliputi delapan boks kontainer dokumen, buku rekening, satu unit laptop, satu unit ponsel, uang tunai, serta aset berupa tanah dan bangunan.
Berdasarkan hasil penyidikan, perbuatan melawan hukum ini dilakukan CA dengan memerintahkan saksi berinisial S selaku Kepala Departemen Accounting and Finance untuk mencairkan uang kas perusahaan beserta dokumen kelengkapan administrasinya.
Pencairan dana tersebut seolah-olah digunakan untuk membiayai kegiatan operasional KBS, seperti pembelian pakan satwa, perbaikan kandang, serta pemeliharaan sarana dan prasarana penunjang. Namun pada kenyataannya, dana tersebut diduga diselewengkan CA untuk memperkaya diri sendiri.
Atas perbuatannya, tersangka CA didakwa melanggar Pasal 603 juncto Pasal 20 huruf a atau c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), junctoPasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.





