Komisi A Minta Pemkot Surabaya Lunasi Anggaran Pilkada

foto: Komisi A DPRD Surabaya hearing dengan KPU terkait anggaran pilkada.

Surabaya,(DOC) – Komisi A DPRD Surabaya mendesak pemkot segera melunasi anggaran pilkada. Hal ini agar semua tahapan

bisa berjalan lancar. Desakan ini disampaikan saat hearing dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Surabaya, Sabtu (8/8/2020).

Bacaan Lainnya

Hearing itu dihadiri Ketua Komisi A DPRD Surabaya Pertiwi Ayu Krishna, dan Wakil Ketua Komisi A Budi Leksono. Sedangkan dari KPU Kota Surabaya yang hadir adalah Komisioner
Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan SDM Subairi dan Komisioner Divisi Perencanaan, Data dan Informasi Naafilah Astri.

Pertiwi Ayu Krishna mendesak Pemkot Surabaya segera memenuhi kewajibannya untuk melunasi anggaran Pilkada Surabaya 2020. “Karena Permendagri-nya sudah seperti itu. Seharusnya sisa anggaran dicairkan seluruhnya pada 9 Juli 2020, tapi dijanjikan mundur 15 Juli 2020. Namun, sampai sekarang belum juga cair,” terang dia.

Ayu menegaskan, anggaran pilkada sudah dianggarkan pada pengesahan APBD Surabaya 2020. “Kenapa anggaran kok tidak bisa cair tepat waktu,”tanya dia.

Lebih jauh, politisi perempuan Partai Golkar menandaskan, sisa anggaran tersebut sangat dibutuhkan. Apalagi tahapan pilkada pada 4-6 September nanti adalah pendaftaran pasangan calon. Sehingga KPU butuh sosialisasi ke masyarakat lewat spanduk atau baliho.

“Senin (10/08/2020) kita akan menggelar hearing dengan Pemkot Surabaya. Kita ingin tahu alasannya kenapa sisa anggaran pilkada belum juga cair,” tegas dia.

Sementara itu Komisioner Divisi Perencanaan, Data, dan Informasi, Naafilah Astri menjelaskan, dari anggaran Rp 101,2 miliar, yang sudah cair baru Rp 41,09 miliar atau sekitar 41 persen.

“Rinciannya Rp1 miliar pada Desember 2019, kemudian pada termin pertama atau Januari 2020 cair Rp 40 miliar,”jelas dia.

Astri mengatakan, sesuai Permendagri, seharusnya pada 9 Juli 2020 atau lima bulan sebelum pemungutan suara 9 Desember, sudah dicairkan dari sisa 60 persen atau Rp 60 miliar.

“Tahapan Pilwali Kota Surabaya terus berjalan, tapi anggaran belum cair seluruhnya. Kami khawatir dapat mempengaruhi proses tahapan tidak berjalan sebagaimana mestinya,” pungkas dia.(dhi)

Pos terkait