Surabaya,(DOC) – Anggaran Belanja dan Pendapatan Daerah (APBD) telah di sepakati DPRD dan Pemerintah Kota (Pemkot) kota Surabaya untuk di sisihkan Rp 3 triliun untuk pemberdayaan UMKM.
Hal ini merupakan upaya pemulihan ekonomi, pasca terjadinya pandemi Covid-19 yang berlangsung selama 2 tahun. Di ketahui kekuatan APBD kota Surabaya di tahun 2023 ini, total mencapai Rp 11,2 triliun.
Riswanto, anggota Komisi B DPRD Surabaya, menjelaskan, langkah tersebut di nilai tepat. Mengingat selama ini UMKM merupakan salah satu penopang ekonomi terbesar.
“Kita juga harus mengakui bahwa ekonomi Surabaya banyak di dukung oleh UMKM. Karena itu, kami sepakat dengan langkah Pemkot untuk menganggarkan anggaran tersebut dalam perkembangan UMKM,” ungkap Riswanto, saat diwawancarai di depan gedung Kominfo, Jumat(13/1/2023).
Riswanto mengusulkan, agar pengembangan UMKM bisa di masifkan hingga menjangkau ke tingkat RT. Pasalnya, dalam re-building sektor ekonomi tentunya mengharuskan pemberdayaan masyarakat intens dan berkelanjutan.
Menurut politisi PDIP ini, apabila nanti tiap RT di Surabaya memiliki UMKM unggulan, maka realisasi kebangkitan ekonomi dapat tercapai dengan singkat.
“Harapan saya juga sih, dari Pemerintah Kota senantiasa memberikan pelatihan, penyuluhan dan pembukaan koneksi untuk marketing, bahkan digitalisasi pasar karena itu sangat di butuhkan UMKM,” imbuhnya.
Ia menjelaskan, terkait dengan prioritas pembangunan atau pengembangan UMKM yang sudah ada.
Riswanto mengatakan kedua hal ini harus berjalan seimbang. Menurutnya, jika tidak ada penambahan jumlah UMKM di Surabaya. Maka tidak akan ada perkembangan bagi ekspansi dalam pelaku ekonomi mandiri di kalangan masyarakat.
“Jadi kalau menurut saya. Penambahan jumlah harus di laksanakan beriringan dengan pengembangan UMKM yang sudah ada. Sayang kan kalau dari Rp 3 triliun itu kalau tidak ada penambahan,” kata Riswanto.
Kendati demikian, berjalannya kedua hal tersebut di klaim akan menjadikan kota Surabaya unggul. Lantaran mampu menyeimbangkan antara kualitas dan kuantitas dari produk asli kota.
“Jadi masyarakat kita bisa mengedepankan antara kualitas dan kuantitas. Kalau bisa dengan adanya pendampingan dari Pemkot Surabaya,” pungkas Riswanto.(r7)
