Surabaya,(DOC) – Menutup tahun anggaran 2025, sektor pariwisata Surabaya menghadapi tekanan akibat ketatnya kondisi fiskal. Berkurangnya dana transfer dari pemerintah pusat memaksa Pemkot memperketat efisiensi APBD. Setiap sektor di tuntut memberi nilai tambah, termasuk pariwisata yang di harapkan berkontribusi nyata terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Namun, hingga akhir tahun, sejumlah destinasi wisata yang di kelola pemerintah kota belum menunjukkan kinerja sebanding dengan besarnya aset yang di miliki.
Potensi Wisata Besar, Pengelolaan Masih Administratif
Surabaya memiliki banyak destinasi wisata yang telah lama menjadi ruang rekreasi masyarakat. Namun pengelolaannya masih berorientasi administratif dan minim terobosan. Akibatnya, kunjungan dan pendapatan daerah belum meningkat secara signifikan.
Kondisi ini terlihat pada pengelolaan Kebun Binatang Surabaya (KBS). Sebagai ikon wisata dan aset strategis, KBS hingga kini belum memiliki direktur utama definitif. Kekosongan kepemimpinan ini memengaruhi arah pengelolaan dan pengambilan keputusan strategis.
Anggota DPRD Surabaya, Yona Bagus Widyatmoko, menegaskan, tanpa kepemimpinan jelas, KBS sulit berkembang optimal dan memberikan kontribusi maksimal bagi PAD.
“Kalau KBS tidak punya Dirut definitif, pengelolaannya pasti tidak maksimal. Padahal ini aset besar milik kota yang seharusnya menjadi penopang PAD, apalagi di tengah berkurangnya dana dari pusat,” ujar politisi Gerindra yang akrab di sapa Cak Yebe, Rabu (17/12/2025).
Ia menambahkan, selama kepemimpinan belum tertata, KBS cenderung berjalan rutin tanpa arah pengembangan yang jelas. Sementara biaya operasional tetap di tanggung APBD, sehingga berpotensi menjadi beban anggaran jika tidak di imbangi peningkatan kinerja dan pendapatan.
Wisata Baru dan Kota Tua: Masih Banyak PR
Pengelolaan wisata offroad Tahura Pakal yang baru di perkenalkan Pemkot Surabaya juga menghadapi kendala. Meski menawarkan konsep berbeda, pengelolaan masih terjebak birokrasi kaku. Sistem pendaftaran daring mengurangi fleksibilitas bagi pengunjung spontan.
“Wisata harus fleksibel dan ramah pengunjung. Kalau semua harus daftar online dengan sistem kaku, orang bisa berpikir ulang untuk datang. Ini menunjukkan pengelolaan masih berorientasi administrasi, bukan pasar,” kata Yona, ketua Komisi A DPRD Surabaya.
Selain itu, kawasan Kota Tua Surabaya, yang diharapkan menjadi etalase sejarah kota, belum sepenuhnya nyaman bagi pengunjung. Masih ada persoalan penataan dan aktivitas yang mengganggu kenyamanan.
“Kalau bicara wisata, rasa aman dan nyaman itu kunci. Kota Tua ini potensinya besar, tapi jika pengunjung masih merasa tidak nyaman, kunjungan sulit meningkat,” ujarnya.
Aset Harus Produktif, Wisata Profesional
Yona menegaskan, seluruh persoalan harus dipahami dalam konteks tantangan fiskal daerah. Dengan menurunnya dana transfer pusat, Pemkot Surabaya harus memastikan setiap aset benar-benar produktif dan tidak hanya menyerap belanja rutin.
“Dalam kondisi fiskal seperti sekarang, kita tidak bisa membiarkan aset daerah berjalan apa adanya. Wisata harus dikelola profesional dan berorientasi hasil, supaya PAD naik dan APBD tidak terus terbebani,” tegasnya.(r7)
