FGD tersebut menghadirkan sejumlah narasumber dari institusi penegak hukum dan praktisi, di antaranya Irene Putrie dari Kejaksaan Agung RI, Yesti Mariani Gultom selaku Jaksa Pengacara Negara, serta Brigjen Pol Muhammad Syahduddi, Direktur Pengamanan Objek Vital Mabes Polri.
Fakta tersebut terungkap dalam sidang perdana di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Surabaya, Jumat (10/4/2026).
Kedatangan trafo berukuran raksasa ini menjadi tonggak penting dalam pembangunan Gas Insulated Substation Tegangan Ekstra Tinggi (GISTET) 500 kV Waru. Infrastruktur tersebut diproyeksikan menjadi tulang punggung distribusi listrik berdaya besar guna menjaga keandalan pasokan listrik, khususnya bagi kawasan industri, pusat bisnis, dan masyarakat di Surabaya metropolitan.
Dalam perkara ini, terdapat tiga terdakwa, yakni Sugiri Sancoko, Direktur RSUD dr. Harjono Ponorogo Yunus Mahatma, serta Sekretaris Daerah (Sekda) Ponorogo Agus Pramono.
Digelar mulai 10 April hingga 28 Juni 2026, ajang ini menjadi bagian dari peringatan Hari Jadi Kota Surabaya (HJKS) ke-733, sekaligus strategi besar menyiapkan tuan rumah Porprov X Jawa Timur 2027.
Kegiatan yang digelar di Lobi Gedung D RSUP Surabaya ini dihadiri sekitar 300 peserta, terdiri dari 150 anak dengan Down Syndrome beserta orang tua atau wali. Acara berlangsung dalam suasana hangat dan kekeluargaan, sekaligus menjadi ajang Halal Bihalal pasca Idulfitri antara komunitas, tenaga kesehatan, dan manajemen rumah sakit.
Padahal, bagi sebagian masyarakat, terutama generasi lama, lontong kerucut bukan sekadar makanan pengganjal perut. Ia adalah bagian dari tradisi, dari kebiasaan dapur yang diwariskan turun-temurun.
Upaya tersebut diwujudkan melalui optimalisasi sistem distribusi LPG yang terintegrasi, mulai dari penyediaan armada kapal untuk distribusi laut, penggunaan skid tank untuk jalur darat, hingga peningkatan pengawasan di Stasiun Pengisian dan Pengangkutan Bulk Elpiji (SPPBE) serta pangkalan resmi. Langkah ini dilakukan untuk menjaga ketahanan stok sekaligus memastikan distribusi berjalan lancar hingga ke berbagai wilayah.
“Transparansi parkir adalah yang diinginkan warga Kota Surabaya, dan itu yang sedang diwujudkan oleh Pemkot Surabaya. Dengan sistem ini, tidak ada lagi saling tuding. Yang utama saat ini adalah membangun budaya transparansi di kalangan juru parkir, sekaligus menindaklanjuti keinginan masyarakat agar pembayaran parkir lebih jelas dan akuntabel,” jelas Trio, Jumat (10/4/2026).
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kota Surabaya, Eddy Christijanto mengatakan, sesuai dengan Surat Edaran (SE) Wali Kota Nomor 57 Tahun 2026 adalah hari ini pertama pelaksanaan WFH.
Tidak Ada Pos Lagi.
Tidak ada laman yang di load.
