Berdasarkan informasi di lapangan, sekitar 15 personel dengan tiga mobil operasional tiba di lokasi sejak pukul 10.00 WIB dan baru berakhir sekitar pukul 23.00 WIB. Penggeledahan difokuskan pada sejumlah ruangan di lantai dua, termasuk ruang kerja salah satu pejabat teras PD Pasar Surya.
Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan (DPRKPP) Kota Surabaya Iman Krestian mengatakan, penyerahan tersebut menjadi bagian dari upaya memastikan fasilitas umum di perumahan dapat dikelola oleh pemerintah kota. Dominasi PSU yang diserahkan masih berupa infrastruktur dasar seperti jalan dan drainase. “Didominasi jalan dan saluran,” kata Iman, Selasa (31/3/2026).
Konflik ini bermula saat Pemkot Surabaya menerbitkan surat bernomor 500.17/2388/436.7.16/2026 pada 25 Maret 2026. Dalam surat tersebut, Pemkot menyatakan pemanfaatan lahan oleh Galeri dan Sekretariat DKS di Jalan Gubernur Suryo No. 15 tidak memiliki dasar hukum yang sah.
Kegiatan ini tidak sekadar menjadi ajang silaturahmi pasca-Idul fitri, tetapi juga dimanfaatkan sebagai momentum untuk mendorong peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM), khususnya melalui sertifikasi kompetensi di kalangan pelaku industri.
Dalam operasi tersebut, petugas melakukan pengecekan identitas penghuni kos, termasuk mencatat pekerjaan dan daerah asal. Dari hasil pendataan, diketahui terdapat tiga penghuni kos yang belum kembali usai mudik Lebaran.
Penertiban dilakukan terhadap lapak hingga bangunan semi permanen yang berdiri di atas saluran air, di sepanjang Jalan Manukan Tama hingga Jalan Manukan Lor Surabaya.
Menanggapi wacana tersebut, Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi menegaskan pihaknya masih menunggu arahan resmi dari Presiden Prabowo Subianto. “Soal WFH kita tunggu ya, arahan dari Pak Presiden (Prabowo Subianto),” ujar Wali Kota Eri, Senin (30/3/2026).
Operasi Grebeg Ketupat dilaksanakan pada 27–28 Maret 2026 dengan fokus pada penertiban serta mitigasi potensi gangguan dari balon udara. Kegiatan ini menyasar sejumlah daerah yang memiliki tradisi penerbangan balon udara saat Lebaran, seperti Tulungagung, Trenggalek, Ponorogo, Jombang, hingga Pasuruan.
“Aliran gasnya lancar 24 jam, jadi tidak khawatir kehabisan saat memasak, apalagi di bulan Ramadan,” ujarnya, Senin (30/3).
Kepastian tersebut disampaikan usai BPH Migas melakukan kegiatan monitoring bersama sejumlah pemangku kepentingan, antara lain SKK Migas, PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGN), PT Pertamina Patra Niaga Regional Kalimantan, pemerintah daerah, serta pihak terkait lainnya.
Tidak Ada Pos Lagi.
Tidak ada laman yang di load.
