D-ONENEWS.COM

Belum Menuai Hasil, Disbudpar Tak Berani Lawan Kejari Surabaya

Surabaya,(DOC) – Para Seniman Surabaya yang manggung di Taman Hiburan Rakyat (THR) Surabaya, dipertemukan dengan Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan (Disbudpar) kota Surabaya, Antik Sugiharti oleh Komisi D untuk membahas persoalan pengambilan gamelan di ruang pringgodani.

Pertemuan itu berlangsung tanpa ada solusi jelas, karena pihak DIsbudpar tidak bisa mengambil tindakan apapun soal penggembokan ruang pringgodani dan pengambilan sejumlah perangkat pertunjukkan.

Alasan penggembokkan dan pengambilan perangkat pertunjukkan atas ‘perintah’ dari Kejaksaan Negeri (Kejari) Surabaya.

Hal ini jelas membuat para seniman THR kecewa dan terancam tak bisa eksis lagi membuat pertunjukkan budaya.

“Kita boleh menangis bersama-sama hari ini. Pertemuan kita tidak mendapatkan hasil yang baik,” ujar koordinator seniman THR, Rika Sulisdiyana.

Menurut dia, sebelumnya seniman THR sudah mengadu ke DPRD, Jumat(17/5/2019) lalu. Hasilnya disepakati hari ini dipertemukan dengan Organisasi Perangkat daerah (OPD), di antaranya Disbudpar dan Badan Perencanaan Pembangunan Kota (Bappeko). Hanya saja hasilnya tidak memuaskan seniman.

Rika menegaskan seniman tetap menuntut pengembalian gamelan. Selain itu agar gembok ruang Pringgondani juga dibuka. Hal ini agar seniman tetap bisa eksis melestarikan kebudayaan, misalnya seni tari, ludruk, dan ketoprak.

Kepala Disbudpar, Antiek Sugiharti, mengatakan pihaknya tidak berani membuka gembok. Menurut dia, ada peringatan dari pihak Kejari Surabaya. “Tapi untuk sementara ini, para seniman bisa latihan dan pentas seni di Balai Pemuda. Kita segera kita susun jadwalnya,” ujarnya.

Menanggapi hal itu, Ketua DPRD Surabaya, Armuji, mengatakan seniman jangan diadu dengan Kejari. “Para seniman ini sudah bertahun-tahun berusaha sendiri di THR untuk mempertahankan ikon seni tradisional di Surabaya tanpa bantuan. Ironisnya malah Pemkot mematikan seni tradisional Surabaya,” tuturnya.

Armuji menegaskan, Pemkot merupakan pemilik aset yang memiliki hak penuh memberi izin. Karena itu, ia justru mengkhawatirkan pemkot akan menyewakan aset tersebut ke pihak swasta.

Sementara itu, Ketua Komisi D DPRD Surabaya Agustin Poliana menyampaikan akan membahas masalah ini kembali. “Kami akan mengundang pihak Kejari,” ujarnya.

Di sisi lain, di luar hearing, para seniman THR kembali menggelar aksi di depan halaman DPRD Surabaya. Mereka membawa keranda mayat yang bertuliskan seni tradisional.(robby/r7)

Loading...