Bi Pryeksi Keuntungan Langsung AM IMF-WB Rp 5,7 triliun

Gubernur BI Perry Warjiyo dan Menkeu Sri Mulyani

Nusadua, (DOC) – Bank Indonesia (BI) memproyeksikan keuntungan ekonomi yang didapatkan menjelang pelaksanaan Sidang Tahunan Dana Moneter Internasional (IMF) dan Bank Dunia di Bali senilai Rp5,7 triliun.

“Dari sisi variabel pertumbuhan seperti konsumsi, investasi dan ekternalnya semua akan bergerak dan dari sisi lapangan usaha sebagian besar bergerak lebih bagus,” kata Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali Causa Iman Karana di Bali Nusa Dua Convention Center (BNDCC), Kabupaten Badung, Jumat (2/3/2018) kepada para wartawan.
Menurut Causa, pihaknya telah menghitung dampak ekonomi yang akan ditimbulkan baik menjelang dan selama pelaksanaan perhelatan akbar itu pada 8-14 Oktober 2018. Ia merinci dari sisi akomodasi, total pengeluaran yang dikeluarkan oleh sekitar 15.000 delegasi termasuk apabila membawa keluarga pada kegiatan inti selama lima hari diperkirakan mencapai Rp666 miliar.
Selain itu, akomodasi perjalanan udara sekitar Rp36 miliar, sewa kendaraan Rp38 miliar, paket makan minum dan hiburan mencapai Rp146 miliar serta penyelenggaraan panitia mencapai sekitar Rp1 trilun.
Causa juga menghitung investasi jangka panjang untuk pembangunan infrastruktur menyambut pertemuan itu yakni pengembangan apron atau parkir pesawat udara di Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai mencapai Rp1,34 triliun.
Selain itu pengerjaan underpass atau jalan bawah tanah sebesar Rp289 miliar, penyelesaian patung Garuda Wisnu Kencana (GWK) sekitar Rp450 miliar dan pengembangan pelabuhan pariwisata di Benoa mencapai sekitar Rp1,7 triliun.
Khusus pengerjaan proyek infrastruktur tersebut, lanjut CIK, ditargetkan rampung sebelum Oktober 2018. Dengan perputaran ekonomi yang besar itu, CIK optimistis pertumbuhan ekonomi di Bali akan tumbuh kisaran 6,0 hingga 6,4%.
Proyeksi itu sekaligus diharapkan memperbaiki pertumbuhan ekonomi Pulau Dewata triwulan IV tahun 2017 yang sempat melemah mencapai 4,01% karena terdampak aktivitas Gunung Agung.
Selama tahun 2017, pertumbuhan ekonomi Bali mengalami kontraksi akhir tahun sehingga total mencapai 5,59%.

Sementara itu Ketua Satuan Tugas Pertemuan IMF dan Bank Dunia Peter Jacobs menambahkan nilai Rp5,7 trilun tersebut bukan merupakan biaya yang dikeluarkan melainkan manfaat yang akan diterima masyarakat khususnya di Bali. Pemerintah, kata dia, mengeluarkan dana Rp800 miliar lebih untuk pertemuan tahunan yang dihadiri 15 ribu delegasi dari 189 negara di dunia itu.

“Perputaran ekonomi itu akan menolong pertumbuhan ekonomi Bali. Itu merupakan dampak pertama, belum termasuk dampak lanjutannya,” ucap Peter kepada awak media usai mendampingi kunjungan Direktur Pelaksana IMF Christine Lagarde di BNDCC.


Biaya Penyelenggaraan Lebih Murah

Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan biaya penyelenggaraan Pertemuan Tahunan IMF-WB masih lebih murah dibandingkan negara serupa yang pernah menjadi tuan rumah, di luar Amerika Serikat.
“Indonesia menganggarkan Rp810 miliar. Ini lebih kecil dibandingkan negara yang baru menjadi host seperti Peru, Tokyo dan negara lain,” kata Sri Mulyani saat mengikuti rapat kerja dengan Komisi XI membahas RKA Kementerian Keuangan untuk RAPBN 2018 di Jakarta, Rabu (4/10/2018).
Sri Mulyani mengatakan pemerintah menganggarkan dana sebesar Rp672 miliar dalam RAPBN 2018, didukung anggaran Bank Indonesia sebanyak Rp137 miliar, untuk penyelenggaraan Pertemuan Tahunan IMF-WB di Bali pada Oktober 2018.
Ia menjelaskan dana tersebut masih lebih kecil dari biaya yang dikeluarkan Peru pada 2015 yaitu mencapai Rp2,29 triliun yang digunakan untuk membangun tempat pertemuan dan belum termasuk biaya tambahan lainnya untuk akomodasi.
Biaya yang lebih tinggi juga dikeluarkan Jepang yaitu mencapai Rp1,1 triliun pada 2012, Turki sebesar Rp1,25 triliun pada 2009 dan Singapura sebesar Rp994,4 miliar pada 2006.
“Untuk Tokyo, hotel sudah ada, tidak ada construction cost, tapi ada biaya yang tinggi karena biaya hidup yang tinggi, sehingga total biaya mencapai Rp1,1 triliun. Ini dikeluarkan oleh institusinya yakni Kemenkeu dan bank sentral,” papar Sri Mulyani.
Ia memastikan sebagian besar dari anggaran Rp672 miliar tersebut akan dimanfaatkan untuk pengadaan barang dan jasa yang dibutuhkan bagi tugas-tugas kesekretariatan, sistem teknologi informasi maupun “branding” media.
“Ini untuk meeting room set up dan office equipment, semuanya memakai vendor dalam negeri, termasuk nantinya berbagai barang yang sudah dibeli ini bisa dipakai kembali atau dihibahkan,” tutur Sri Mulyani. (JPP/BI/Keu/Ant/BS)

Tag: