Surabaya,(DOC) – Sejumlah program unggulan Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya yang kerap diklaim berhasil mendapat sorotan dari DPRD Kota Surabaya. Ketua Komisi A DPRD Surabaya, Yona Bagus Widyatmoko atau Cak Yebe, menilai banyak kebijakan masih jauh dari harapan masyarakat.
“Kalau di bilang berhasil, saya rasa terlalu dini. Banyak program hanya bagus di atas kertas, tapi tidak sejalan dengan kondisi di lapangan,” ujar Cak Yebe.
Ia menilai sejumlah program justru kontradiktif dengan label yang di sematkan. Misalnya, Kota Layak Anak namun muncul wacana razia jam malam bagi anak-anak, serta Kota Literasi namun dari 530 Taman Baca Masyarakat (TBM) hanya sekitar 100 yang aktif karena sebagian petugas di alihkan membantu layanan administrasi kependudukan di kelurahan.
Selain itu, Program Kampung Madani di sebut gagal karena membuka potensi pungutan liar, sementara Kampung Pancasila di nilai justru memunculkan persaingan antar OPD karena pengampu kecamatan di sesuaikan dengan postur anggaran masing-masing dinas.
“Ini bukan kolaborasi, malah berpotensi jadi ajang adu gengsi,” tegasnya.
Kebijakan dan Penerapanya Harus Berimbang
DPRD juga mempertanyakan kebijakan parkir di minimarket yang sempat di gratiskan, namun kembali berbayar dalam waktu singkat. Kebijakan tersebut di nilai inkonsisten dan membingungkan warga.
Program Surabaya Kota Wakaf disebut belum memiliki arah jelas di tingkat pelaksana. Sementara Beasiswa Pemuda Tangguh, yang terbagi di dua Organisasi Perangkat Daerah(OPD), Bapemkesra (SMA) dan Disbudporapar (mahasiswa) di nilai kurang publikasi sehingga tidak banyak di ketahui masyarakat.
Program unggulan Rumah Sakit Eka Candrarini (RSEC) juga di sorot karena di anggap belum berjalan optimal. “Sampai hari ini, RSEC belum bisa menjawab kebutuhan masyarakat secara nyata,” kata Cak Yebe.
Selain itu, ia menyinggung soal tanah bersertifikat hak milik (SHM) yang diklaim sebagai aset Pemkot, namun tidak mendapat perhatian serius.
Lebih lanjut, Cak Yebe menilai pola pengambilan kebijakan Pemkot minim dialog dengan DPRD. “Mayoritas program lahir tanpa diskusi. Seolah-olah kebijakan muncul begitu saja. Pinjam istilah arek-arek: kayak tangi turu, ngimpi opo semalam, langsung gas lapangan,” pungkasnya.
Banjir Program, Minim Evaluasi
Surabaya di bawah kepemimpinan Wali Kota Eri Cahyadi memang di penuhi beragam program, seperti: Kota Layak Anak, Kota Literasi, Kampung Madani, Kampung Pancasila, Kota Wakaf, beasiswa pemuda, hingga parkir gratis di minimarket.
Namun, DPRD menilai sebagian besar masih menghadapi persoalan di lapangan. Mulai dari parkir gratis yang berujung kebocoran PAD, TBM yang banyak tak aktif, indikator Kampung Madani dan Pancasila yang belum jelas, hingga kebijakan Kota Layak Anak yang berpotensi kontradiktif dengan hak anak.
Menurut DPRD, persoalan utama ada pada perencanaan yang minim, lemahnya kontrol, serta kebijakan yang kerap muncul tanpa kajian matang.
“Pemimpin yang baik bukan hanya sibuk membuat banyak program, tetapi memastikan manfaatnya benar-benar di rasakan masyarakat,” tutup Cak Yebe.(r6)
