Surabaya, (DOC) - Akses permodalan yang kerap menjadi batu sandungan bagi pelaku usaha rintisan kini mulai diurai. […]
“Beasiswa jenjang kuliah tahun 2025 sudah naik signifikan, dari Rp49 miliar menjadi Rp73 miliar untuk 5.908 mahasiswa Surabaya. Program akses lainnya juga sudah ada, seperti Bibit Unggul di Dinsos untuk GAMIS dan PRAMIS. Kalau bicara PTS, kita bisa sinergikan juga dengan KIP Kuliah dari pemerintah pusat,” jelas Ajeng, Rabu (20/8/2025).
Pemasangan ini tidak di lakukan di area kasir, melainkan di area parkir luar yang di sediakan oleh pelaku usaha. Tujuannya bukan untuk menekan, melainkan membangun kepercayaan melalui keterbukaan data.
Dalam forum tersebut, para delegasi membawa misi menyuarakan pandangan generasi muda serta menyampaikan praktik baik yang telah di terapkan di Kota Pahlawan. Beberapa di antaranya adalah ketersediaan ruang bermain ramah anak, keterlibatan aktif dalam Forum Anak Surabaya, hingga partisipasi anak dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Anak.
Namun, Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi menilai banyak anak muda potensial yang kuliah di PTS tapi kesulitan membayar biaya pendidikan.
Pemkot melalui Dinas Lingkungan Hidup (DLH) bekerja sama dengan Bumbi, produsen popok ramah lingkungan, meluncurkan program percontohan di Pulo Tegalsari VI, Kelurahan Wonokromo, Kecamatan Wonokromo.
Kepala DKPP Kota Surabaya, Antiek Sugiharti, menyebut kegiatan ini merupakan kelanjutan dari Urban Farming Competition yang sebelumnya telah melibatkan banyak masyarakat. Kini, Pemkot mendorong aksi nyata untuk menjaga ketersediaan dan stabilitas harga komoditas strategis.
Acara pemusnahan dihadiri oleh Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi, Kepala Perwakilan Kemenkeu Jatim Dudung Rufi Hendratna, Kepala Kanwil DJBC Jatim I Untung Basuki, Kepala KPPBC TMP B Sidoarjo Rudy Hery Kurniawan, serta jajaran Forkopimda Surabaya.
“Kami sedang mengkaji beasiswa untuk yang ada di Perguruan Tinggi Swasta. Sehingga kami berharap anak-anak Surabaya yang hari ini yang mereka mengalami kesulitan biaya, ketika juga tidak di PTN bisa kami bantu di PTS,” kata Wali Kota.
“Kami menghidupkan kembali permainan tradisional yang dulu terkenal di kampung-kampung Surabaya. Jadi, anak-anak bisa belajar sambil bermain,” ujar Eri.
Ketua Komisi D, dr. Akmarawita Kadir, menyatakan bahwa DPRD tetap mendukung efisiensi anggaran, namun meminta Dinas Pendidikan Kota (Dispendik) Surabaya menjaga fokus pada pelayanan utama di sektor pendidikan.
Tidak Ada Pos Lagi.
Tidak ada laman yang di load.
