Surabaya,(DOC) – Proyek pembangunan jalan underpass bundaran Satelite masih terkendala dengan anggaran yang masih terkumpul 40 persen dari hasil urunan para pengembang property di wilayah Surabaya barat.
Kendala ini terungkap saat rapat dengar pendapat(hearing) antara perwakilan pengembang dengan komisi C DPRD kota Surabaya, Jumat(3/8/2018) siang.
Sejumlah developer yang ikut hearing tersebut diantaranya Citraland, Pakuwon, Grand Sungkono, PP Properti dan Bukit Mas. Sedangkan DPD REI Jatim yang menjadi induk organisasi para pengembang property, malah tak hadir.
“Kita gak masalah REI gak datang. Yang penting ini bagaimana komitmen para pengembang di Surabaya barat untuk mendanai. Agar underpass tetap jalan sesuai rencana semula,” ungkap Ketua Komisi C DPRD kota Surabaya, Syaifudin Zuhri saat memimpin hearing tersebut.
Anggota Komisi C lainnya, M. Machmud sempat menanyakan mekanisme besaran dana yang disetor untuk patungan proyek ini untuk masing – masing pengembang, mengingat jumlah pengembang di kawasan Surabaya barat cukup banyak.
“Saya ingin tahu bagaimana cara menentukan besaran sumbangan masing masing pengembang. Apakah berdasar luasan lahan yang dibangun pengembang atau apa,” kata politisi Partai Demokrat ini.
Pada kesempatan itu, para perwakilan pengembang tetap berkomitmen untuk menyumbangkan dana patungan proyek jalan underpass bundaran Satelite.
Sejumlah pengembang sebagian sudah melunasi dana patungan itu, tapi juga ada yang belum.
Dalam hearing itu diketahui, bahwa Citraland sudah memberikan dana patungan sekitar Rp 4,7 miliar dari total anggaran patungan yang diwajibkan oleh DPD REI yakni sebesar Rp 10 miliar.
“Citraland komitmen untuk membayar penuh kewajiban CSR tersebut jika REI juga beriringan untuk menyelesaikan underpass. Kami ingin underpass diselesaikan agar kemacetan bisa diminimalisir,” kata staff dari Citraland.
Beberapa pengembang juga mengaku saling wait and see terhadap perkembangan proyek infrastruktur ini. Sehingga mereka (para pengusaha property,red) meminta DPD REI Jatim agar pro-aktif untuk mengumpulkan dana patungan sampai 100 persen.
“Kami dari Grand Sungkono Lagoon tetap berkomitmen terkait masalah ini. Bahkan kami sudah lunas menyetor dana Rp. 5 miliar. Tapi tolong jangan dibebani biaya lagi pak,” ujar seorang perwakilan pengembang apartemen ini.
Proyek underpass di Mayjen Sungkono ini memang ditunggu penyelesainnya karena sudah molor tiga tahun dari rencana awal. Lalu lintas di bunderan Mayjen Sungkono tiap hari selalu macet sehingga diharapkan bisa terurai bila ada underpass ini.
Komisi C rencananya akan mengundang lagi pihak REI Jatim untuk memastikan komitmennya terkait proyek underpass. Sebab bila tidak dilanjutkan oleh dana patungan para pengembang, underpass akan makin molor karena tidak ada support APBD 2019 mendatang.(sk/r7)