Surabaya,(DOC) – Ekonom Natixis, Trinh Nguyen, mengungkapkan bahwa program makan siang gratis yang di rancang oleh Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto adalah program makan sekolah paling mahal di dunia, jika dilihat dari ukuran ekonomi negara. Biaya program ini mencapai 1,5 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB) atau sekitar Rp476 triliun (USD 21 miliar).
Dari segi nilai absolut, Indonesia menempati posisi kedua tertinggi di dunia setelah Amerika Serikat. Namun, dari sisi persentase terhadap PDB, Indonesia berada di posisi teratas. Bahkan, RI mengungguli negara-negara seperti Prancis dan China yang hanya mengalokasikan sekitar 0,4 persen dari PDB mereka untuk program serupa.
Hampir Menyamai Seluruh Anggaran Pendidikan
Trinh juga menyoroti bahwa anggaran makan siang gratis ini setara dengan 79 persen dari total anggaran pendidikan nasional. Artinya, hampir seluruh dana pendidikan yang mencakup gaji guru, pembangunan sekolah, beasiswa, hingga pengembangan kurikulum hanya sedikit lebih besar di banding satu program konsumsi ini.
“Pertanyaannya adalah, apakah program ini memberikan hasil yang sepadan? Jika di bandingkan dengan investasi di pendidikan tinggi atau infrastruktur pendidikan, makan siang gratis membutuhkan pengawasan dan eksekusi yang jauh lebih rumit untuk bisa memberi dampak jangka panjang,” ujar Trinh dalam laporannya.
Tantangan Menteri Keuangan Baru
Dalam waktu bersamaan, baru-baru ini ada pergantian pucuk pimpinan Kementerian Keuangan. Menteri sebelumnya, yakni Sri Mulyani di gantikan oleh Purbaya Yudhi Sadewa, mantan Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan dari 2020–2025. Menurut Trinh, pergantian ini memunculkan pertanyaan baru bagi pasar dan investor.
“Poin pentingnya adalah, bagaimana Menteri Keuangan yang baru bisa membiayai makan siang seharga 1,5 persen dari PDB sambil tetap menaikkan anggaran pertahanan, tanpa memperbesar defisit anggaran?” jelasnya.
Pemerintah juga sebelumnya telah mengumumkan efisiensi anggaran untuk menjaga defisit tetap di bawah 3 persen dari PDB. Belanja pusat dipangkas sebesar 10 persen, sementara transfer ke daerah turun 6 persen. Meski begitu, anggaran untuk sektor seperti pertahanan dan infrastruktur tetap tinggi.
Risiko Fiskal dan Pertanyaan ROI
Trinh menjelaskan, program ini memang menawarkan manfaat sosial seperti penurunan stunting, peningkatan kehadiran siswa di sekolah, dan dukungan terhadap generasi muda. Namun menurutnya, manfaat tersebut baru bisa terasa dalam 10 hingga 20 tahun ke depan. Itu pun sangat bergantung pada efektivitas pelaksanaan di lapangan.
Jika tidak di kelola dengan baik, ada risiko pemborosan anggaran, distribusi makanan yang tidak merata, hingga potensi korupsi logistik. Sementara itu, sektor lain seperti pendidikan tinggi, riset, dan kesehatan bisa kehilangan alokasi anggaran yang seharusnya penting bagi pembangunan jangka panjang.
Dengan gaya khasnya yang tajam namun jenaka, Trinh menutup analisanya dengan sindiran,
“Sekarang kita bicara soal makan siang. Lalu bagaimana dengan sarapan dan makan malam? Tentu saja saya bercanda, tapi ini menyentuh pertanyaan serius tentang keberlanjutan fiskal.”
Data dan Grafik Pendukung
Pernyataan Trinh Nguyen di dukung oleh sejumlah grafik resmi dari Natixis dan Bloomberg yang menunjukkan:
- Indonesia memimpin dunia dalam rasio anggaran makan siang terhadap PDB (1,5%).
- Program ini setara empat kali lipat biaya program China, dan hampir menyamai seluruh anggaran pendidikan nasional.
- Di sisi lain, belanja untuk pendidikan formal dan kesehatan cenderung stagnan atau bahkan menurun. (r6)
