Surabaya,(DOC)- Pembagian komisi di DPRD Jatim masih belum ditetapkan. Tapi, Fraksi PDIP sudah mengincar jatah kursi Ketua Komisi E. Tujuannya untuk mendukung program Presiden RI Joko Widodo (Jokowi). Diantaranya membangun Sumber Daya Manusia (SDM) lewat pendidikan, kesehatan dan kebudayaan.
Ketua FPDIP DPRD Jatim Sri Untari mengatakan, sesuai program Presiden RI untuk membangun SDM yang tangguh, maka FPDIP harus duduk di Komisi E. Sebab, komisi ini membidangi kesejahteraan rakyat. Artinya FPDIP lebih mudah untuk membangun dan memantaunya.
“Sama dengan di Jakarta. Kami di sini sedang berjuang agar kita dapat mengambil kursi Ketua Komisi E sesuai program Pak Jokowi. Namun kita tetap akan berkoordinasi dengan fraksi lain,” tegas Sri Untari.
Terpisah, Bendahara DPD Partai Demokrat Jatim Sri Subiati ketika dimintai komentar terkait keinginan FPDIP mengambil jatah Ketua Komisi E mengatakan tidak ada masalah. Meskipun, menurut dia, dua periode sebelumnya Ketua Komisi E selalu jadi milik Partai Demokrat.
“Sesuai kesepakatan bersama, partai pemenang dipersilahkan mengambil posisi Ketua Komisi. Kebetulan 2009 lalu Partai Demokrat jadi pemenang dengan Ketua DPRD Jatim, Pak Imam Sunardhi. Waktu itu pun kita mengambil jatah Ketua Komisi E,” tegas politisi yang akrab disapa Antie ini.
Pernyataan senada juga dilontarkan Wakil Ketua DPRD Jatim, Ahmad Iskandar. Dia membenarkan jika jatah komisi memang hasil kesepakatan antarpartai. Intinya, partai pemenang diberi hak lebih dahulu memilih komisi. Setelah itu berturut-turut partai lainnya sesuai urutan perolehan kursi.
Politisi asal Madura ini juga mengungkapan keyakinannya jika Demokrat juga akan mendapatkan jatah ketua komisi. Tapi komisi apa, dia belum menyebut. Alasannya, Demokrat masih menunggu komunikasi dengan partai lainnya di DPRD Jatim. (dar)