Lumajang,(DOC) – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lumajang resmi membuka lelang pengelolaan objek wisata Pemandian Selokambang di Desa Purwosono, Kecamatan Sumbersuko. Langkah strategis ini bertujuan untuk mempercepat pengembangan sektor pariwisata sekaligus meningkatkan nilai ekonomi kawasan andalan daerah tersebut.
Pemkab menawarkan pengelolaan Selokambang melalui skema Kerja Sama Pemanfaatan (KSP) dengan durasi kontrak selama 10 tahun. Adapun nilai kerja sama yang ditawarkan kepada calon investor mencapai Rp9,8 miliar.
Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Lumajang, Patria, menjelaskan bahwa nilai investasi tersebut mencakup pemanfaatan lahan seluas 49.121 meter persegi. Selain itu, mitra pemenang lelang juga berhak mengelola bangunan seluas 2.007 meter persegi di dalam kawasan tersebut.
“Kami tujukan kerja sama ini untuk pengembangan destinasi, pembangunan wahana edukasi, hingga usaha penunjang lainnya agar daya tarik kawasan meningkat,” ujar Patria, Senin (4/5/2026).
Lebih lanjut, Patria menegaskan bahwa proses seleksi mitra akan berlangsung secara terbuka dan transparan. Calon peserta sudah bisa mengakses dokumen pemilihan melalui sistem SPSE Kabupaten Lumajang sejak 4 Mei 2026.
Meskipun dilelang, Patria memastikan tidak seluruh aset masuk dalam skema kerja sama. Sebagai contoh, fasilitas vital seperti rumah pompa, jaringan PDAM, serta situs petirtaan kuno Samirahat Manahsudhi tetap berada di bawah kendali pemerintah daerah.
“Fasilitas tersebut kami pertahankan karena berkaitan langsung dengan suplai air bersih masyarakat dan pelestarian situs budaya,” jelasnya.
Sementara itu, Bupati Lumajang, Bunda Indah, mengungkapkan alasan di balik keputusan lelang ini. Ia menilai potensi Selokambang belum berkembang optimal selama berada di bawah manajemen pemerintah daerah.
Bagi Bunda Indah, Selokambang memiliki posisi strategis sebagai pintu gerbang menuju destinasi unggulan seperti B29 dan Ranupani. Oleh karena itu, keterlibatan pihak swasta menjadi solusi untuk menghadirkan manajemen yang lebih kuat dan profesional.
“Saya ingin ada perubahan besar. Jika pihak profesional yang mengelola, maka kualitas layanan dan kontribusi ekonomi bagi daerah pasti lebih maksimal,” pungkas Bunda Indah.(r7)
