Tegaskan Penanganan Cepat, Cermat, dan Berorientasi pada Perlakuan Terbaik bagi Korban serta Ketenangan Keluarga
Surabaya,(DOC) – Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa memastikan Posko DVI dan Post Mortem di RS Bhayangkara Polda Jatim siap melaksanakan identifikasi korban runtuhnya Gedung Mushalla Pondok Pesantren (Ponpes) Al-Khoziny, Buduran, Sidoarjo. Posko tersebut sudah di lengkapi tenaga ahli, peralatan medis, serta fasilitas sesuai standar operasional Polri.
Saat meninjau lokasi, Jumat (3/10/2025) sore, Gubernur Khofifah di dampingi Sekdaprov Jatim Adhy Karyono. Ia menyampaikan apresiasi kepada Tim DVI Polri yang sejak awal bekerja di lapangan. Seluruh sampel DNA dari keluarga wali santri juga telah terkumpul, sehingga proses identifikasi dapat berlangsung lebih cepat dan akurat.
“Terima kasih kepada Tim DVI Ante Mortem yang sejak awal sudah berada di lokasi. Semua sampel DNA keluarga wali santri sudah diambil, artinya Insya Allah semua well prepared,” ujar Khofifah.
Proses Identifikasi Dilakukan Cermat dan Profesional
Khofifah menegaskan, proses rekonsiliasi data Post Mortem (PM) dan Ante Mortem (AM) membutuhkan ketelitian tinggi. Karena itu, tim tidak boleh tergesa-gesa dalam menentukan identitas korban.
“Proses rekonsiliasi antara data PM dan AM memerlukan kehati-hatian. Semoga keluarga memahami bahwa tim bekerja secara profesional dan penuh tanggung jawab,” tegasnya.
Ia menambahkan, rekonsiliasi menjadi langkah penting untuk memastikan kesesuaian identitas sebelum jenazah di serahkan kepada keluarga.
“Kami ingin memastikan setiap korban teridentifikasi dengan benar. Keluarga harus yakin bahwa jenazah yang di terima benar-benar putra atau kerabat mereka,” jelas Khofifah.
Sepuluh Jenazah Tambahan Dievakuasi
Hingga Sabtu (4/10/2025) pukul 09.19 WIB, tim SAR telah mengevakuasi sepuluh jenazah tambahan dan membawanya ke RS Bhayangkara untuk proses identifikasi. Sebelumnya, lima jenazah sudah di identifikasi dan di serahkan kepada keluarga saat kondisinya masih mudah di kenali.
Gubernur Khofifah juga menanggapi keinginan sejumlah wali santri yang ingin membantu proses evakuasi. Menurutnya, tim SAR gabungan tetap membuka ruang bagi perwakilan pesantren dengan pengawasan ketat.
“Kami memahami keinginan mereka untuk ikut membantu. Namun, semua proses tetap harus dilakukan oleh tim profesional dengan penuh kehati-hatian. Perwakilan pesantren dapat ikut atas izin tim SAR dan menyesuaikan kondisi di lapangan,” ujarnya.
Pemprov Turunkan Tim Psikososial dan Alat Berat
Untuk mendukung pemulihan psikologis keluarga korban, Pemprov Jatim menurunkan Tim Layanan Dukungan Psikososial (LDP) dari Dinas Sosial Jatim. Tim ini mendampingi para wali santri dan memberikan bantuan emosional di lokasi.
Selain itu, pemerintah juga menambah alat berat berupa crane dan breaker guna mempercepat proses evakuasi. Meski demikian, semua langkah tetap di jalankan secara hati-hati demi keselamatan petugas dan penghormatan terhadap korban.
“Upaya percepatan terus kami lakukan, tetapi harus di iringi kewaspadaan tinggi. Di area tersebut masih ada santri yang perlu mendapat perlakuan terbaik,” pungkas Khofifah.(lup/r7)
