Gulirkan Program Jasmas di KUA PPAS, Jangan Posisikan DPRD Tukang Stempel

Foto : Minun Latif

Surabaya,(DOC) – Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (FPKB) DPRD Surabaya menganggap draft Kebijakan Umum Anggaran Platfon Prioritas Anggara Sementara  (KUA-PPAS) tahun 2020 yang disusun oleh Pemkot Surabaya, belum mencerminkan kepentingan masyarakat luas.

Hal ini seperti yang dikatakan oleh Ketua Fraksi PKB DPRD Surabaya, Minun Latif, Senin(14/10/2019).

Bacaan Lainnya

Menurut dia, draft KUA-PPAS merupakan pijakan pembahasan APBD Surabaya pada 2020 mendatang.

“Draft yang diterima DPRD belum mencerminkan kebutuhan masyarakat secara menyeluruh,” katanya.

Abah Minun, sapaan akrabnya menambahkan, banyak kebutuhan masyarakat tak terakomodir, karena, lanjut dia, draft KUA-PPAS mengabaikan masukan dan usulan para wakil rakyat yang sebelumnya telah di jaring dari warga melalui kegiatan reses.

“Reses yang menjadi ujung tombak penjaringan aspirasi tak lagi dianggap. Ini karena program Jasmas yang didalamnya mencakup dana hibah sudah dihentikan sejak beberapa tahun lalu,” tandasnya.

Ia menegaskan, anggota legislatif bukan tukang stempel yang begitu saja disodorkan barang yang sudah jadi. Sementara konsekuensi di belakangnya turut menanggungnya.

“Ayolah, kami dilibatkan dalam menyusun dan membahas, sebab ada banyak kepentingan Masyarakaat yang disampaikan ke kami sebagai wakil mereka, dan itu harus diakomodir, sebab kami yang di masyarakat mengetahui betul apa yang dibutuhkan warga,” paparnya.

Selain hasil reses, lanjut dia, KUA-PPAS juga harus mempertimbangkan pembahasan-pembahasan di Komisi.

“Di Komisi itu semua permasalahan masyarakat dibahas dan semestinya ditelurkan dalam bentuk KUA-PPAS,” katanya.

Ia berharap, program hibah lewat Jasmas kembali digulirkan oleh Pemkot Surabaya. Sebab, cara itu yang menjadi ujung tombak anggota dewan menyerap aspirasi warga.

“Warga sangat butuh, kalau itu dia abaikan kita dianggap ngomong tok,” katanya.

Adapun mengenai adanya kasus Jasmas yang menimpa anggota dewan sebelumnya, Abah Minun meminta jangan menggeneralisasi semua anggota dewan seperti itu.

Baca Juga:  Hari Ini PKB Kunker Bersama Nasdem Bahas Lamaran Politik di Surabaya

“Itu hanya oknum, jangan digebyah uyah,” tegasnya.(robby)

Pos terkait