Hakim MA Tambah Hukuman WW Soal Dugaan Korupsi Pelepasan Aset PWU Jatim

Surabaya,(DOC) – Hakim Agung memperberat hukuman Mantan Ketua DPRD Kota Surabaya, Wisnu Wardhana (WW) atas kasus pelepasan aset BUMD milik Pempriv Jatim, PT Panca Wira Usaha (PWU).

Dalam putusan kasasi ini, Hakim Agung menjatuhkan vonis 6 tahun penjara dan membatalkan putusan Pengadilan Tinggi (PT) Jatim yang sebelumnya mengganjar Wisnu Wardhana dengan hukuman 1 tahun penjara.

Hakim Agung juga menghukum WW dengan pidana denda sebesar Rp 200 juta dengan ancaman tambahan masa tahanan selama 6 bulan, jika denda tersebut tak di bayarkan.

Selain itu, WW diwajibkan membayar uang pengganti atas kerugian negara pada kasus PWU yakni sebesar Rp 1,5 miliar dengan ancamana tambahan masa tahanan selama 1 tahun dan menyita asset WW untuk dilelang, jika kewajiban ini tak dibayarkan setelah putusan incarht.

Apabila harta benda WW belum bisa menutupi kerugian negaranya, maka sebagai gantinya masa tahanan WW akan di tambah selama 3 bulan penjara.

“Kalau dalam website MA, bunyinya memang seperti itu. Dan hari ini kami baru terima tembusan petikan putusannya tapi relase resminya belum kami terima dari Pengadilan,” ucap Kasi Pidsus Kejari Surabaya, Heru Kamarullah, Kamis(6/12/2018).

Kabar soal putusan kasasi kasus PT PWU yang menimpa WW sebagai salah satu tersangka, awalnya justru tersebar di beberapa group aplikasi Whatsapp, Kamis(6/12/2018) pagi.

Sepert pada pemberitaan sebelumnya, WW terjerat kasus dugaan korupsi pelepasan dua asset BUMD, milik PT. PWU diwilayah Kediri dan Tulungagung, pada 2013 silam.

Saat itu WW masih menjabat sebagai Kepala Biro Aset dan Ketua Tim Penjualan Aset PT PWU. Diduga pelepasan kedua aset itu dilakukan tanpa mengikuti prosedur, sehingga merugikan keuangan negara sebesar Rp 11 miliar.(pro/r7)