Ilustrasi penggunaan mobil dinas listrik Pemkot Surabaya. (Foto: Dinkominfo Surabaya)
Surabaya, (DOC) – Pemkot Surabaya melakukan perombakan besar-besaran pada tata kelola kendaraan operasional aparatur sipil negara (ASN). Tak sekadar beralih ke era ramah lingkungan melalui peningkatan penggunaan mobil listrik pada 2027, Pemkot Surabaya juga resmi memangkas fasilitas mobil dinas dan melarang rapat tatap muka yang memicu perjalanan dinas tidak penting.
Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi menegaskan bahwa penggunaan kendaraan dinas bertenaga bensin dan solar akan digantikan secara bertahap oleh mobil berteknologi listrik berbasis skema sewa. Fasilitas kendaraan dinas ini pun tidak lagi dibagikan secara luas, melainkan dibatasi secara ketat hanya untuk tingkat kepala dinas.
“Nanti insyaallah mobil-mobil yang butuhnya seperti solar dan bensin kita ganti semuanya. Sehingga yang memegang nanti pun tidak semuanya, hanya kepala dinas, itu pun mobil listrik,” ujar Eri, Kamis (1/10/2026).
Langkah tersebut diambil setelah pemkot melakukan kalkulasi matang terkait efisiensi anggaran. Berdasarkan perhitungan pemkot bersama DPRD, skema sewa mobil listrik dinilai jauh lebih hemat dibandingkan membeli unit baru, terlebih di tengah ketidakpastian harga bahan bakar minyak (BBM).
Meski begitu, pemkot tetap mengecualikan fasilitas transportasi operasional bagi perangkat daerah (PD) dengan fleksibilitas dan fungsi khusus di lapangan, seperti armada Satpol PP dan truk penunjang Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga (DSDABM). Di luar kebutuhan krusial tersebut, pemangkasan fasilitas dilakukan secara total.
Untuk menunjang pemangkasan mobilitas fisik para pejabat dan pegawai, Wali Kota Eri mendorong pemanfaatan teknologi digital untuk koordinasi antar-instansi. Rapat dinas yang selama ini membutuhkan perjalanan fisik kini diimbau beralih ke media daring.
“Kalau ada yang butuh koordinasi dengan dinas lain, bisa rapat pakai Zoom dan langsung diputuskan hari itu,” jelasnya.
Di sisi lain, mobilitas pelayan publik ke masyarakat dioptimalkan melalui pemanfaatan Balai RW sebagai pusat layanan terdepan.
Melalui strategi pemangkasan kendaraan operasional, digitalisasi rapat, dan penderetan kantor pelayanan ke tingkat RW, Pemkot Surabaya memangkas jarak pemicu pemborosan anggaran agar alokasi belanja daerah dapat difokuskan langsung untuk kesejahteraan masyarakat.
