Jakarta,(DOC) – Lembaga riset independen IndoStrategi merilis hasil evaluasi satu tahun pemerintahan Kabinet Merah Putih di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Hasil riset menunjukkan kinerja nasional secara umum berada dalam kategori sedang dengan skor 3,07 dari skala 5.
Menurut laporan tersebut, pemerintahan Prabowo–Gibran dinilai stabil dan memiliki sejumlah capaian awal yang positif, terutama dalam bidang pemberantasan korupsi yang mendapat skor 3,50 (kategori sedang menuju baik). Namun, publik masih menantikan terobosan baru dalam bidang stabilitas harga (3,00), penegakan hukum dan HAM (2,93), serta penciptaan lapangan kerja (2,65) yang masih berada pada kategori sedang.
Apresiasi dan Catatan Publik
Publik memberikan apresiasi terhadap keberanian pemerintah melakukan reshuffle kabinet dan tindakan tegas terhadap pimpinan partai politik yang menonaktifkan anggota DPR dinilai tidak aspiratif.
Meski begitu, masyarakat masih menunggu realisasi janji besar pemerintahan seperti program “17+8” yang menjadi agenda prioritas nasional.
Sejumlah bidang pemerintahan juga dinilai cukup baik seperti Stabilitas Politik dan Keamanan (3,16), Demokrasi dan Kebebasan (3,14), serta Transparansi dan Akuntabilitas Pemerintahan (3,12). Sementara bidang Investasi dan Pertumbuhan Ekonomi (3,09) serta Stabilitas Harga Barang (3,00) juga menunjukkan tren positif.
Program Unggulan Masih Butuh Penguatan
Program-program unggulan seperti Pemeriksaan Kesehatan Gratis (3,42), Sekolah Rakyat (3,13), dan Sekolah Unggul Garuda (3,00) mendapat sambutan cukup baik. Namun, publik berharap program tersebut dikelola secara lebih profesional dan memiliki kelembagaan yang kuat.
Sementara Koperasi Merah Putih (2,77) dan Program Tiga Juta Rumah untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (2,69) masih membutuhkan percepatan realisasi.
Program Makan Bergizi Gratis (2,68) dinilai memiliki dampak positif terutama bagi masyarakat miskin dan kurang mampu, tetapi perlu perbaikan tata kelola agar lebih efisien dan melibatkan partisipasi sekolah serta masyarakat.
Kementerian dengan Skor Tertinggi dan Terendah.
IndoStrategi juga mencatat 10 kementerian dengan kinerja terbaik, antara lain:
- Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (3,35)
- Kementerian Luar Negeri (3,32)
- Kementerian Agama (3,26)
- Kementerian Pendidikan Tinggi,
- Sains, dan Teknologi (3,22)
- Kementerian Pertanian (3,21)
- Kementerian Keuangan (3,15)
- Kementerian Dalam Negeri (3,14)
- Kementerian Pertahanan (3,13)
- Kementerian Kehutanan (3,08)
- Kementerian Investasi dan Hilirisasi (3,08)
Sementara lima kementerian dengan skor di bawah 3,0 adalah:
- Kemenko Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (2,81)
- Kementerian ATR/BPN (2,81)
- Kementerian HAM (2,79)
- Kementerian Perumahan dan
- Kawasan Permukiman (2,77)
- Kementerian ESDM (2,74)
Masih dalam Fase Konsolidasi
Direktur Riset IndoStrategi, Ali Noer Zaman, menyebut pemerintahan Prabowo–Gibran saat ini masih berada dalam fase konsolidasi kelembagaan dan koordinasi antarkementerian.
“Publik perlu memberi kesempatan kepada pemerintahan Prabowo–Gibran untuk berkonsolidasi dan berkoordinasi, mengingat jumlah anggota kabinet yang besar. Tapi di sisi lain, publik juga harus terus melakukan pengawasan agar pemerintah tetap bekerja keras,” ujar Ali Noer Zaman.
Ia menilai, jumlah kementerian yang lebih banyak di banding kabinet sebelumnya menuntut penyesuaian dalam nomenklatur, anggaran, dan pembagian tugas.
Pemerintah juga di harapkan segera menunjukkan hasil konkret pada tahun kedua.
Managing Director IndoStrategi, Visna Vulovik, menambahkan bahwa transparansi dan akuntabilitas harus menjadi kunci dalam menjalankan pemerintahan.
“Dengan transparansi dan akuntabilitas yang tinggi, publik dapat ikut berpartisipasi dan memberikan masukan secara aktif,” tegas Visna.
Rekomendasi Strategis IndoStrategi
Dalam laporannya, IndoStrategi memberikan delapan rekomendasi utama bagi pemerintahan Prabowo–Gibran untuk memperkuat kinerja di tahun kedua, yakni:
- Memperkuat koordinasi lintas kementerian dan mengatasi tumpang tindih kebijakan.
- Memperbaiki tata kelola hukum dan HAM, termasuk penyelesaian kasus masa lalu.
- Menjalankan reformasi birokrasi secara konsisten dan substansial.
- Mendorong penciptaan lapangan kerja nyata serta reformasi kebijakan ketenagakerjaan.
- Meningkatkan transparansi anggaran dan komunikasi publik.
- Menegaskan netralitas TNI–Polri dan memperkuat supremasi sipil.
- Memperkuat pemerataan pembangunan daerah dan desa.
- Menjalankan program sosial berbasis data dan akuntabilitas, termasuk Sekolah Rakyat dan Makan Bergizi Gratis.
Secara keseluruhan, IndoStrategi menilai pemerintahan Prabowo–Gibran telah berhasil menjaga stabilitas makro dan konsistensi fiskal, namun perlu lebih progresif dalam reformasi struktural dan inovasi kebijakan publik.
Tahun kedua dinilai sebagai momen penting untuk memperbaiki tata kelola dan memperkuat arah kebijakan nasional.(r7)
