Jakarta,(DOC) – Industri sarang burung walet Indonesia sedang menghadapi tekanan berat. Perkumpulan Petani Sarang Walet Nusantara (PPSWN) meminta Presiden Prabowo Subianto turun tangan menyelesaikan masalah suspend ekspor ke Tiongkok yang berlangsung sejak Juli 2024.
Ketua Dewan Pembina PPSWN, Benny Suryo Sabath Hutapea, menegaskan kebijakan General Administration of Customs of China (GACC) mendadak menghentikan ekspor dari 11 perusahaan Indonesia yang telah terdaftar resmi.
“Dengan penuh kerendahan hati kami memohon perhatian Bapak Presiden RI atas persoalan serius ini. Suspend ekspor walet ke Tiongkok menimbulkan dampak besar bagi petani dan pelaku industri dalam negeri,” kata Benny kepada wartawan di Jakarta, Senin (25/8/2025).
Standar Baru yang Mengejutkan
Menurut Benny, kebijakan GACC menetapkan parameter baru terkait kandungan aluminium <100 mg/kg. Padahal sebelumnya, aturan tersebut tidak pernah tercantum dalam MoU protokol impor antara Indonesia dan Tiongkok.
Indonesia sendiri adalah produsen sarang burung walet terbesar di dunia. Laporan 2023 mencatat produksi sekitar 1.900 ton per tahun, dengan nilai rata-rata Rp 25 juta per kilogram pada 2025. Dengan demikian, komoditas ini menyumbang devisa besar, yakni sekitar Rp 47,5 triliun per tahun atau USD 2,9 miliar.
Dampak: Rugi Triliunan, Harga Anjlok
Suspend ekspor ini menimbulkan serangkaian kerugian serius bagi industri walet tanah air. Akibat kebijakan tersebut, volume ekspor turun sekitar 250 ton per tahun atau setara Rp 6,25 triliun (USD 386 juta).
Selain itu, harga walet anjlok dari Rp 45 juta/kg menjadi Rp 25 juta/kg. Sementara itu, ratusan ribu pekerja di pabrik, UMKM, dan rantai pasok terancam kehilangan pekerjaan. Tidak hanya itu, jutaan petani walet kesulitan menjual hasil panen sehingga pendapatan mereka terpukul.
“Jutaan petani walet di seluruh Indonesia terpukul. Pendapatan mereka jatuh karena pasar utama tersendat,” jelas Benny.
Ancaman Dominasi “Made in China”
Benny menegaskan, jika kondisi ini terus berlanjut, Indonesia hanya akan berperan sebagai pemasok bahan mentah. Di sisi lain, produk olahan walet dunia berisiko didominasi label “Made in China”.
“Nilai tambah, lapangan kerja, dan citra produk yang seharusnya menjadi kebanggaan Indonesia justru berpindah ke luar negeri,” tegasnya.
Selain itu, krisis ini juga berpotensi mengganggu program Asta Cita Presiden Prabowo terkait hilirisasi industri walet. Oleh karena itu, langkah cepat diperlukan agar potensi besar sarang walet di sektor pangan, farmasi, nutraceutical, herbal, hingga kosmetik tidak terhambat.
Desakan PPSWN kepada Presiden
Melihat kondisi tersebut, PPSWN meminta Presiden Prabowo segera mengambil langkah strategis. Pertama, pemerintah perlu melakukan negosiasi tingkat tinggi dengan Pemerintah Tiongkok agar suspend segera dicabut.
Kedua, perlu ada pembaruan protokol perdagangan bilateral yang lebih adil dan saling menguntungkan. Ketiga, pemerintah harus menjamin keberlanjutan ekspor, sekaligus mempercepat hilirisasi industri sarang walet Indonesia.
“Kami berharap Bapak Presiden memberi atensi khusus. Industri walet bukan sekadar komoditas ekspor, melainkan penopang devisa negara dan penghidupan jutaan rakyat kecil,” pungkas Benny Hutapea, yang juga Ketua Umum Relawan Pos Gibran.(r7)
