Rapimprov Kadin Jatim 2026 di Graha Kadin Jatim. (Foto: Ist)
Surabaya, (DOC) – Kontribusi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional memang amat mendominasi hingga 60,5 persen dengan penyerapan tenaga kerja mencapai 97 persen. Namun, besarnya porsi tersebut berbanding terbalik dengan tajinya di pasar luar negeri porsi ekspor UMKM nasional tercatat masih mandek di angka 15,7 persen.
Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Jawa Timur menegaskan bahwa akar masalah stagnasi ekspor dan daya saing UMKM bukan sekadar persoalan kurangnya bantuan pemerintah atau modal. Faktor pembeda paling krusial terletak pada mentalitas pelaku usaha dan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM).
“Jangan sampai usaha mikro dan kecil hanya menjadi pihak yang terus bergantung pada bantuan. Pelaku UMKM harus memiliki keberanian untuk terus berkembang dan menghadapi persaingan. Yang paling utama adalah membangun mentalitas,” tegas Wakil Ketua Umum Kadin Jatim Bidang Perdagangan Internasional dan Promosi Luar Negeri, Prof Tommy Kayhatu, dalam Rapimprov Kadin Jatim 2026 di Graha Kadin Jatim, Surabaya, Jumat (25/9/2026).
Tommy menjelaskan bahwa bantuan modal perlu diimbangi dengan penguatan kelembagaan usaha, mencakup legalitas, kapasitas produksi, hingga manajemen pemasaran. Kemitraan dengan pemerintah pun harus diposisikan secara setara, di mana pemerintah membuka akses dan UMKM aktif membenahi kapasitas internalnya.
Tantangan mentalitas ini kian berat dengan adanya jurang pemisah (gap) antara kompetensi tenaga kerja UMKM dan kebutuhan industri. Wakil Ketua Umum Kadin Jatim Bidang SDM, Nurul Indah Susanti, menyebut ketidaksesuaian ini berdampak langsung pada rendahnya efisiensi dan produktivitas usaha.
“Tenaga kerja yang terampil belum sejalan dengan kebutuhan industri. Solusinya harus lewat pelatihan, sertifikasi, upskilling, dan reskilling. Kunci produktivitas itu sederhana: produksi meningkat dan efisiensi berjalan,” terang Nurul.
Isu kapasitas UMKM dan SDM ini kian mendesak di tengah performa perdagangan Jawa Timur yang sedang tertekan. Kadin Jatim mencatat kinerja ekspor Jatim pada periode Januari–Juli 2026 merosot 5,33 persen, sementara angka impor justru melonjak hingga 16,56 persen.
Wakil Ketua Umum Kadin Jatim Bidang Perbankan Syariah, Zaki Basalamah, memperingatkan bahaya jika lonjakan impor tersebut didominasi barang konsumtif ketimbang bahan baku atau barang modal.
“Jika yang masuk barang konsumtif, tidak ada multiplier effect bagi ekonomi lokal. Jawa Timur tidak cuma butuh tumbuh di atas 5 persen, tapi harus memastikan pertumbuhan itu menciptakan pekerjaan berkualitas,” tegas Zaki.
Sebagai langkah konkret mendorong daya saing dan ketahanan ekonomi, Kadin Jatim mendorong integrasi UMKM ke dalam rantai pasok (supply chain) industri besar.
Wakil Ketua Umum Kadin Jatim Bidang Pertanian, Edi Purwanto, menilai pola kemitraan ini amat strategis, terlebih untuk menjaga status Jatim sebagai lumbung pangan nasional. Kadin berkomitmen menjadi jembatan penghubung antara UMKM, korporasi, pemerintah, dan lembaga pembiayaan.
“Sistem supply chain kita selama ini belum terintegrasi dengan baik. Kemitraan dengan perusahaan besar akan membuka akses pasar sekaligus memperkuat posisi UMKM, terutama dalam menjaga distribusi dan cadangan pangan,” pungkas Edi.
