Surabaya,(DOC) – Kinerja fiskal Jawa Timur (Jatim) sepanjang kuartal III tahun 2025 menunjukkan hasil yang sangat menggembirakan. Hingga akhir September 2025, pendapatan negara di Jatim melampaui target hingga 123 persen, menjadi bukti kuat bahwa APBN benar-benar menjadi penopang utama ketahanan ekonomi daerah.
Capaian ini di sampaikan dalam konferensi pers APBN KiTa Regional Jawa Timur oleh Asset and Liability Committee (ALCo) Regional Jatim di Surabaya.
Kegiatan tersebut di pimpin oleh Kepala Perwakilan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Provinsi Jawa Timur, Dudung Rudi Hendratna.
Dalam pemaparannya, Dudung menegaskan bahwa kinerja positif ini mencerminkan hadirnya negara dalam menjaga daya beli masyarakat dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.
“Kinerja perpajakan yang kuat menjadi fondasi penting bagi keberlanjutan pembangunan daerah,” ujar Dudung, Rabu (22/10/2025).
Pendapatan Negara Tembus Rp178,56 Triliun
Realisasi pendapatan negara di Jawa Timur hingga September 2025 tercatat mencapai Rp178,56 triliun atau 63,15 persen dari target nasional.
- Penerimaan Perpajakan: Rp171,86 triliun (61,97 persen).
- Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP): Rp6,69 triliun (123,11 persen dari target).
- Belanja Negara: Rp92,09 triliun (72,97 persen), terdiri atas Belanja K/L Rp28,64 triliun dan Transfer ke Daerah Rp63,45 triliun.
Sektor industri pengolahan menjadi tulang punggung penerimaan pajak dengan kontribusi Rp47,37 triliun (56,2 persen).
Kinerja Bea Cukai dan DJKN Meningkat
Kinerja Bea dan Cukai Jatim juga menunjukkan peningkatan signifikan. Realisasi penerimaan mencapai Rp100,54 triliun (67,55 persen), didorong lonjakan penerimaan cukai dan bea keluar seiring kenaikan harga Crude Palm Oil (CPO) global.
Sementara itu, DJKN Jatim berhasil menjaga efisiensi pengelolaan aset dengan nilai lelang mencapai Rp4,19 triliun (76,91 persen).
Belanja pemerintah pusat di Jatim diarahkan untuk memperkuat kesejahteraan masyarakat dan mempercepat pembangunan infrastruktur produktif.
- Belanja Pegawai: Rp18,73 triliun (77,53 persen).
- Belanja Barang: Rp7,40 triliun (52,77 persen).
- Belanja Modal: Rp2,41 triliun (42,27 persen).
- Bantuan sosial Rp99,66 miliar (71,79 persen) tersalurkan dengan tepat sasaran untuk menjaga daya beli masyarakat.
Sektor Pendidikan dan Kesehatan Tetap Jadi Prioritas
- Pendidikan: Rp7,24 triliun (64,27 persen).
- Kesehatan: Rp612,78 miliar (58,98 persen).
Keduanya digunakan untuk peningkatan kualitas SDM dan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).
Program Makan Bergizi Gratis (MBG) menempatkan Jatim di posisi ketiga nasional dengan realisasi Rp938 miliar dan penerima manfaat 4,16 juta jiwa (47 persen).
Sementara Program Pemeriksaan Kesehatan Gratis (PKG) menempatkan Jatim di peringkat kedua nasional dengan 7,97 juta jiwa pendaftar dan realisasi anggaran Rp7,17 miliar.
“Kami akan terus memperkuat sinergi antarunit Kemenkeu agar setiap rupiah APBN benar-benar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” pungkas Dudung.(ode/r7)
