Surabaya,(DOC) – Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Republik Indonesia Maruarar Sirait mengapresiasi langkah cepat Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi dalam menangani masalah rumah tidak layak huni (RTLH).
Ia menilai Pemkot Surabaya mampu bergerak cepat menyiapkan data dan lahan untuk mendukung program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS), bagian dari program nasional tiga juta rumah yang di inisiasi Presiden Prabowo Subianto.
Dalam kunjungan kerjanya ke Kelurahan Mojo, Surabaya, Kamis (16/10/2025), Menteri Maruarar meninjau penerima manfaat program BSPS, salah satunya Desi Novitasari. Ia melihat langsung kondisi rumah Desi yang berukuran 3×3 meter, di huni empat orang tanpa kamar mandi dan ventilasi memadai.
“Untuk Kota Surabaya, kami bekerja sama dengan Pak Eri Cahyadi. Saya senang karena mendapat respons cepat. Pemkot langsung menyiapkan lahan, data, dan skema kerja sama. Dalam seminggu ini kita siapkan skema lahan, pembiayaan, hukum, teknis, hingga penghunian,” ujar Maruarar Sirait.
Ia menegaskan program BSPS di Surabaya sudah tepat sasaran.
“Dua lokasi yang saya kunjungi memang sangat membutuhkan bantuan. Program ini benar-benar menyentuh warga yang membutuhkan agar rumah tidak layak huni berubah menjadi layak huni,” tambahnya.
187 Unit Rumah Dapat Bantuan, 64 Diantaranya Kolaborasi dengan Kemensos
Renovasi rumah Desi akan berlangsung pada 27 Oktober pukul 10.00 WIB melalui program BSPS. Tahun ini, BSPS di Surabaya mencakup 187 unit rumah, dengan 64 unit hasil kerja sama dengan Kementerian Sosial (Kemensos).
Wali Kota Eri Cahyadi menyambut apresiasi tersebut dengan rasa syukur. Ia menjelaskan, Surabaya memiliki lebih dari 8.000 RTLH, dan Pemkot tidak mampu menanganinya sendirian menggunakan APBD.
“Alhamdulillah, matur nuwun. Kalau hanya dengan APBD, tentu tidak cukup. Setelah saya sampaikan ke Pak Menteri di Jakarta, beliau langsung memberikan bantuan. Bahkan tahun depan ditargetkan ada 200 rumah lagi untuk dua kawasan di Surabaya,” ujar Eri.
Eri menambahkan, tahun depan Kementerian PKP akan mendampingi proses seleksi penerima manfaat secara langsung. Pemkot juga menyiapkan skema Kredit Usaha Rakyat (KUR) Perumahan agar bahan bangunan dapat disediakan oleh UMKM lokal.
“Kami bekerja sama dengan Lembaga Permodalan Kewirausahaan Pemuda (LPKP). Nanti penyedia pasir atau material lain akan berasal dari UMKM lewat KUR perumahan,” jelasnya.
Dengan dukungan penuh dari Pemerintah Pusat, Eri optimis permasalahan rumah tidak layak huni di Kota Pahlawan dapat terselesaikan pada tahun 2028.
“Insyaallah, kalau semua pihak terus berkolaborasi seperti ini, 2028 masalah RTLH di Surabaya bisa selesai,” pungkasnya.(r7)
