D-ONENEWS.COM

Komisi A Berencana Tambah Anggaran Untuk Kurangi Angka Pengangguran di Surabaya

foto : Reni Astuti Anggota FPKS DPRD kota Surabaya

Surabaya,(DOC) – Laporan Kerja Pertanggung-jawaban (LKPJ) pemerintah kota (Pemkot) Surabaya tahun 2018 menunjukkan beberapa indikasi yang sudah baik. Gambaran LKPJ ini menunjukkan gambaran secara umum tentang Surabaya. Seperti gambaran laporan angka indek pembangunan manusia naik, pertumbuhan ekonomi naik, indek rasio angka kemiskinan turun, angka pengangguran turun.

Namun berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) ada sekitar 93 ribu pengangguran masih kita temukan di kota Pahlawan, hal ini perlu mendapatkan perhatian Pemkot Surabaya.

“Data BPS ini sebagai indikator gambaran yang disuguhkan dan dipakai oleh pemerintah,” ucap anggota Komisi A DPRD Surabaya, Reni Astuti, Jumat(17/5/2019).

Reni menjelaskan, data BPS ini lebih rendah dengan data yang disuguhkan oleh Tim Nasional Percepatan Penanggulangan kemiskinan (TNP2K) tentang data penggangguran di Surabaya yang mencapai 163 ribu lebih.

“Data TNP2K lebih tinggi dibanding dengan data BPS, karena data TNP2K mengacu 40 persen dari data tingkat kesejahteraan terendah di kota Surabaya. Ini artinya, fakta di lapangan data pengangguran di Surabaya masih cukup tinggi. Banyak warga Surabaya yang kita temui kesulitan untuk mendapatkan pekerjaan, walau data BPS angka penganggurannya turun,” urai politis Partai Keadilan Sejahtera ini.

Ia menambahkan, berdasarkan jumlah Individu yang bekerja dan tidak bekerja mengacu pada kelompok usia dengan status kesejahteraan 40% terendah di Surabaya.(Berdasarkan Kepmensos Nomor 57/HUK/2017. Tidak termasuk keluarga PKH yang belum memiliki status kesejahteraan, red)

Harusnya sambung Reni, program Dinas tenaga kerja kota Surabaya lebih memprioritaskan ekonomi berbasis kreatif. Sehingga dengan begitu akan tercipta lapangan kerja baru.

“Ya dengan tumbuhnya ekonomi kreatif tersebut akan membuka peluang baru bagi pencari kerja,” jelasnya.

Angka kemiskinan di Surabaya turun dari data tahun 2017 yakni mencapai 15, 5 persen

Saat ini kita di DPRD tengah membahas LKPJ pemerintah kota Surabaya 2018. Kita justru menyoroti persoalan angka pengangguran usia produktif usia 15-59 tahun yang ada di kota Surabaya.

Data itu banyak terjadi di wilayah kecamatan Semampir yang mencapai 23.904, kecamatan Simokerto 12.149, kecamatan Tambaksari 11.960 dan Sawahan 10.094 orang.

Ia berharap Pemkot mengalikasikan anggaran lebih besar lagi untuk Dinas tenaga kerja kota Surabaya, agar dapat membuka lebih banyak lagi pelatihan kerja yang siap disalurkan ke instansi perusahaan.

“Saat ini anggaran untuk Dinas tenaga kerja berkisar sekitar Rp 30 miliar dari APBD kota Surabaya. Menurut saya,  Ini terlalu kecil untuk program pelatihan yang dilakukan Dinas tersebut,” urainya.

Desak Pemkot Surabaya Membuka Desk Aduan Ketenaga Kerjaan Hingga Tingkat Kelurahan

Pendapat yang sama juga disampaikan oleh Wakil Ketua Komisi A DPRD kota Surabaya, Adi Sutarwiono.

Menurut dia, anggaran Rp.30 milliar tersebut tidak cukup untuk mengatasi masalah pengangguran di Surabaya.

“Padahal berdasarkan data BPS sebanyak 93 ribu orang angkatan usia produktif mencari pekerjaan,” katanya.

foto : anggota FPDIP DPRD kota Surabaya, Adi sutarwijono

Bahkan, Adi memperkirakan, jumlah orang yang mengalami problem pekerjaan di Surabaya dimungkinkan lebih besar lagi. Padahal, secara faktual ekonomi di Surabaya tumbuh pesat.

“Pertumbuhannya melebihi dari pertumbuhan ekonomi provinsi dan nasional,” katanya

Tak hanya itu, persoalan lainnya adalah pertumbahan angkatan produktif yang bisa di check dari kelulusan 100 persen siswa SMA/ SMK setiap tahun di kota Surabaya, kenyataannya tak semuanya terserap di perguruan tinggi negeri dan swasta. Kemudian, berkembangnya urbanisasi justru menyisihkan tenaga kerja lokal.

“Penjaga minimarket, petugas SPBU kebanyakan diisi oleh orang luar daerah,” paparnya

Melihat kondisi tersebut, kalangan dewan menilai bahwa pertumbuhan ekonomi di Surabaya tak dapat dinikmati warganya. Belum lagi, dari keluhan sejumlah warga yang merasa di tipu oleh unit-unit usaha yang berdiri.

“Saat pengajuan izin membutuhkan masyarakat untuk AMDAL. Tapi ketika diberikan ijin, tak ada warga Surabaya yang diterima kerja. Upaya dewan sekarang mendesak Pemkot untuk menambah anggaran ke Dinas Ketenagakerjaan, kemudian memperkuat kelembagaan dengan membuat desk tenaga kerja hingga tingkat kelurahan,” pungkas politisi PDIP ini.(adv/r7)

Loading...