Komisioner KPU Jatim, Rochani Bersama perwakilan Direktorat Jendral Administrasi Hukum Umum (Dirjen AHU)
Surabaya, kpujatim.go.id– Empat orang perwakilan Direktorat Jendral Administrasi Hukum Umum (Dirjen AHU), Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkum HAM) Republik Indonesia (RI), kunjungan kerja ke kantor Komisi Pemilihan Umum Jawa Timur (KPU Jatim), Selasa (9/10). Kunjungan pejabat dari Kemenkum Ham dalam rangka konsultasi dan komunikasi.
Adapun keempat pejabat Kemenkum HAM RI tersebut, Tihara Sito (Staf Subdit Partai Politik), Wiliyanto (Plh Kasi Pendaftaran Partai Politik), Ismet (Kasi Advokasi dan Persidangan) dan Daru (staf pewarganegaraan). Kedatangan mereka disambut oleh komisioner KPU Jatim, Rochani dan Slamet Setioadji (Kabag Hukum, Teknik dan Hupmas).
“Kedatangan kami ke sini dalam rangka koordinasi dan konsultasi terkait dukungan teknsi keabsahan kepengurusan parpol dan yang lainnya,” ujar Plh Kasi Pendaftaran Partai Politik Dirjen AHUKemenkum HAM Wiliyanto, di ruang sidang pleno KPU Jatim.
Dia menjelaskan, ada beberapa persoalan yang harus segera ditindaklanjuti ke tiap KPU Provinsi terkait dengan keabasahan kepengurusan parpol. Itu karena berkaitan dengan tahapan lainnya ke depan, seperti nantinya kalau ada Pergantian Antar Waktu (PAW), serta bantuan keuangan untuk kalangan parpol.
Dengan datang untuk koordinasi dan konsultasi, dia mengaku setidaknya bisa menginventarisir terhadap persoalan yang ada di masing-masing daerah yang berkaitan dengan parpol. Terlebih, dalam masa menjelang Pemilu 2019 yang secara tidak langsung juga rawan dengan adanya dualiseme dalam tubuh parpol.
“Koordinasi dengan KPU Provinsi penting, tidak hanya di Jawa Timur saja, tapi di daerah lain untuk menginventarisir persoalan yang ada,” terangnya.
Sementara itu, Komisioner KPU Jatim, Rochani menyampaikan terima kasih atas kehadiran perwakilan dari Kemenkum HAM tersebut. Terkait dengan apa yang dibutuhkan, dia akan siap berkoordinasi dan kalau memang di rasa ada data yang dibutuhkan oleh Dirjen AHU, juga siap untuk mensuplai.
“Nanti kalau memang dirasa ada hal yang kurang, terkait dengan data yang dibutuhkan. Kami siap untuk membantu,” pungkasnya.
(BAY)