Jakarta,(DOC) – Menteri Ketenagakerjaan (Menaker), Yassierli, melantik 12 Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker), Selasa (7/4/2026). Wakil Menteri Ketenagakerjaan, Afriansyah Noor, turut menghadiri kegiatan tersebut.
Pelantikan ini bertujuan memperkuat posisi strategis yang berkaitan langsung dengan pelayanan ketenagakerjaan bagi masyarakat, pekerja, pencari kerja, dan dunia usaha. Selain itu, langkah ini juga menjadi bagian dari upaya mempercepat reformasi birokrasi di lingkungan Kemnaker.
Sebanyak 11 pejabat terpilih melalui mekanisme seleksi terbuka. Sementara itu, satu pejabat lainnya berasal dari mutasi antarinstansi. Dengan demikian, proses ini mencerminkan komitmen Kemnaker terhadap transparansi, akuntabilitas, dan profesionalisme dalam pengelolaan ASN.
Dalam sambutannya, Yassierli menegaskan bahwa jabatan bukan sekadar posisi. Melainkan, jabatan merupakan amanah yang harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab, integritas, dan dedikasi.
“Jabatan adalah kepercayaan, sarana untuk memberikan pelayanan, menghadirkan dampak, dan meninggalkan legacy bagi bangsa. Jabatan juga merupakan pengorbanan,” ujarnya.
Lebih lanjut, ia menyampaikan bahwa Kemnaker saat ini mengelola angkatan kerja sebanyak 155,27 juta orang. Di sisi lain, perkembangan teknologi informasi turut meningkatkan ekspektasi masyarakat terhadap kualitas layanan pemerintah.
Guna menjawab tantangan tersebut, Yassierli meminta seluruh jajaran—terutama pejabat yang baru dilantik—untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik. Oleh karena itu, layanan harus menjadi lebih responsif, efektif, dan berdampak nyata.
Peran pejabat strategis, menurutnya, sangat menentukan kualitas layanan di berbagai sektor. Mulai dari pasar kerja, pelatihan vokasi, hingga penyelesaian perselisihan hubungan industrial dan penerapan keselamatan serta kesehatan kerja (K3).
“Seluruh jajaran harus mampu memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat,” tegasnya.
Tantangan Ketenagakerjaan Semakin Kompleks
Saat ini, Kemnaker menghadapi berbagai tantangan yang semakin kompleks. Di antaranya, penguatan link and match dunia kerja, optimalisasi Balai Latihan Kerja, serta penyediaan pekerjaan yang layak dan inklusif.
Selain itu, pemerintah juga perlu memperbarui regulasi ketenagakerjaan dan memperkuat penegakan norma serta K3 di sektor industri. Tidak hanya itu, transformasi hubungan industrial dan pengembangan sistem informasi pasar kerja melalui platform SiapKerja juga menjadi perhatian utama.
Untuk merespons tantangan tersebut, Kemnaker menjalankan enam agenda transformasi. Pertama, membangun dan memulihkan kepercayaan publik. Kedua, mentransformasi layanan ketenagakerjaan agar lebih berorientasi pada kebutuhan masyarakat.
Selanjutnya, Kemnaker menyiapkan tenaga kerja masa depan melalui program upskilling dan reskilling. Kemudian, penguatan ketenagakerjaan inklusif terus didorong.
Di samping itu, penegakan norma ketenagakerjaan dilakukan secara konsisten dan berkeadilan. Terakhir, pemerintah mendorong hubungan industrial yang harmonis, dinamis, dan berkeadilan.(r7)
Daftar Pejabat yang Dilantik
- Irma Puspita — Kepala Biro Keuangan dan Barang Milik Negara
- R. Nurhidajat — Kepala Pusat Pasar Kerja
- Teguh Djatmiko — Direktur Bina Instruktur dan Tenaga Pelatihan
- Amran — Kepala BBPVP Medan
- Reni Rosyida Muthmainnah — Kepala BBPVP Bandung
- Nasrun Ilmullah — Kepala BBPVP Makassar
- Nuryanti — Direktur Bina Perluasan Kesempatan Kerja
- Arnando Jujur Pardamean Siregar — Direktur Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial
- Muzakir — Direktur Bina Kelembagaan K3
- Yessie Kualasari — Kepala BBK3 Jakarta
- Baderi — Kepala Pusat Data dan Teknologi Informasi Ketenagakerjaan
- M. Heru Susanto — Inspektur III
