Surabaya,(DOC) – Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, mengajak Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bersinergi dalam memperkuat literasi dan inklusi keuangan di pedesaan. Upaya ini bertujuan untuk melindungi masyarakat desa dari jeratan pinjaman online (pinjol) ilegal, sekaligus mendorong kemandirian ekonomi desa.
Ajakan ini di sampaikan saat menerima peserta Institutional Visit Program Pembekalan Calon Kepala OJK Angkatan 2 Tahun 2025 di Gedung Negara Grahadi, Surabaya, Kamis (25/9).
“Menguatkan desa devisa dan memperluas inklusi keuangan berarti memberi masyarakat akses pembiayaan yang aman. Ini bukan hanya soal ekspor, tapi soal melindungi warga dari pinjol ilegal,” tegas Khofifah.
Saat ini, Jawa Timur memiliki 293 Desa Devisa dengan komoditas unggulan seperti kopi, kakao, hasil laut, furniture, teh, makanan dan minuman, fashion, hingga rempah-rempah.
Program Desa Devisa tidak hanya fokus pada peningkatan ekspor berbasis potensi lokal, tetapi juga mengangkat kesejahteraan masyarakat desa melalui produk-produk berdaya saing global.
Beberapa desa telah menjadi pionir, seperti:
- Wedani (Gresik)
- Bandar Kidul (Kediri)
- Larangan (Lamongan)
Desa-desa ini di kenal dengan produk tenun generasi ketiga dan keempat, yang kini menjadi bagian dari identitas ekonomi kreatif Jawa Timur.
Kembangkan Rumput Laut dan Batik Ramah Lingkungan
Khofifah juga mendorong penguatan desa devisa berbasis rumput laut di Sidoarjo. Produksi lokal dari desa ini telah di kaitkan langsung dengan kebutuhan industri kosmetik global.
Sementara itu, transformasi menuju Green Economy juga berjalan melalui desa devisa batik yang menggunakan pewarna alami, menggantikan pewarna kimia.
“PLTS kita adalah yang terbesar di Indonesia. Konversi ke energi ramah lingkungan adalah bagian dari ikhtiar menuju net zero emission 2060,” ujarnya.
Berkat program desa devisa dan dukungan terhadap UMKM, Jawa Timur mencatat:
- PDRB 2024: Rp3.168,3 triliun
- Triwulan II-2025: Rp849,3 triliun
Struktur ekonomi Jatim di dominasi oleh:
- Industri (31,10%)
- Perdagangan (18,20%)
- Pertanian (11,50%)
UMKM menyumbang 60,08% PDRB 2024, menegaskan posisinya sebagai tulang punggung ekonomi daerah.
Koperasi Merah Putih: Solusi Distribusi dan Akses Modal
Selain Desa Devisa, Khofifah menyoroti pentingnya Koperasi Merah Putih di tingkat desa dan kelurahan. Koperasi ini menyalurkan pangan, pupuk, LPG, hingga gula langsung dari produsen ke masyarakat, memangkas rantai distribusi agar harga lebih adil.
“Koperasi Merah Putih bukan sekadar wadah ekonomi, tapi strategi mempercepat distribusi. Dengan dukungan OJK, koperasi bisa punya akses pembiayaan sehat dan efisien,” katanya.
Ia juga menekankan peran OJK dalam mendampingi koperasi melalui klasifikasi pembiayaan yang sesuai regulasi.
Menurut Khofifah, rendahnya literasi keuangan membuat masyarakat desa rentan terhadap pinjol ilegal. Ia menekankan pentingnya edukasi menyeluruh hingga ke sekolah dan pesantren.
“Literasi keuangan harus di gencarkan sampai ke akar rumput. Masyarakat perlu tahu cara membedakan lembaga legal dan ilegal,” ujarnya.
Khofifah optimistis, strategi terpadu antara Desa Devisa, Koperasi Merah Putih, dan literasi keuangan akan menjadi pondasi kuat dalam menyongsong Indonesia Emas 2045.
“Kalau desa kuat, koperasi sehat, dan masyarakat terlindungi, ekonomi desa bisa menopang masa depan Indonesia,” pungkasnya. (r6)
